Jakarta, fixsnews.co.id – Dilaporkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per tanggal 20 Juli Tahun 2020 mencapai Rp 10,83 Triliun.
Bantuan ini diberikan kepada masyarakat desa yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (21/07/2020).
Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengatakan, sebanyak 81 persen Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan
dari pemerintah.
“Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan
menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan
Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ujar Gus Menteri,
sapaan akrabnya.
BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan
pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp 600 ribu per KPM
per bulan.
Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan
September (Tahap VI) masing-masing Rp 300 ribu per KPM per bulan.
Gus Menteri, mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh
74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp 4,69 Triliun.
Selanjutnya penyaluran tahap II telah direalisasikan oleh 64.515 desa yang menyasar sebanyak
6.757.859 KPM dengan dana sebesar Rp4,05 Triliun.
Kemudian penyaluran tahap III telah direalisasikan oleh 35.857 desa yang menyasar sebanyak
3.453.286 KPM dengan dana sebesar Rp 2,07 Triliun. Sedangkan penyaluran tahap IV telah
direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 Miliar.
“Jadi total bulan pertama penyaluran (tahap I) sampai 4 (tahap IV) sudah Rp 10,83 Triliun yang
sudah tersalur BLT Dana desanya,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Gus menteri mengakui masih terdapatnya desa yang belum sama sekali merealisasikan
penyaluran BLT Dana Desa. Misalnya terdapat 52 desa yang masih menunggu proses verifikasi status
desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, tiga kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa
Tenggara Timur (NTT) masih terkendala geografis.
Uniknya, lanjutnya, juga terdapat Desa yang sengaja tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena
tidak satupun warganya masuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana Desa.
Di sisi lain, juga terdapat desa yang kebutuhan masyarakat miskin di desanya telah ditanggung
oleh warga kaya di desa setempat.
“Misalnya di Malang, ada warganya yang tidak mau dana desa digunakan untuk BLT. Karena
warga yang kaya meng-cover warga lain yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya tinggi,”
ungkapnya.(mpcom)
(merenimpost)
