Caption: ilustrasi APBN regional Banten
Serang,Fixsnews.co.id- Kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 31 Oktober 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat secara umum pendapatan dan belanja negara tumbuh positif (yoy) seperti yang disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten yakni Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Suska, Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Banten, Sonny Agustinus, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU BC Soetta, Fitra Krisdianto, dan Kepala Kanwil DJKN Banten, Djanurindro Wibowo.
Menurut Suska, secara umum realisasi pendapatan APBN regional Banten sampai dengan 31 Oktober 2024 berkinerja sangat baik. Realisasi penerimaan pajak telah mencapai 80,03% dari target, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 80,45% dari target dan realisasi PNBP telah mencapai 129,35% dari target. “Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan sampai dengan 31 Oktober 2024 telah mencapai 80,67% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 13,90% (yoy), ungkap Suska dalam siaran pers yang diterima Fixsnews.co.id, Rabu (20/11/2024).
Kinerja Belanja Negara, Penyaluran KUR dan UMi
Suska menyampaikan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Oktober 2024 “Sangat Baik” dan mengalami pertumbuhan positif, dengan realisasi telah mencapai Rp1,47 triliun atau 129,35% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 10,28% (yoy). Kinerja PNPB ini ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan,
Pendapatan Paspor, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 31 Oktober 2024 terealisasi sebesar
Rp23,28 triliun atau 80,19% dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,32% (yoy). Kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp15,48 triliun, kemudian belanja K/L sebesar Rp7,80 triliun. Untuk seluruh jenis Belanja K/L di Provinsi Banten sampai dengan 31 Oktober 2024 mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja modal yang mengalami kontraksi sebesar 31,13%. Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan pagu belanja modal yang cukup signifikan untuk tahun 2024 pada satker tertentu.
“Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 31 Oktober 2024 sebanyak 58 hibah dengan total nilai sebesar Rp150,15 miliar. Hibah tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pencapaian Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,” ungkapnya.
Suska juga menjelaskan, kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31
Oktober 2024 telah tersalurkan sebesar Rp15,48 triliun atau 86,65 % dari total alokasi TKD dan tumbuh sebesar 14,53%. Secara umum untuk semua jenis TKD mengalami pertumbuhan positif, karena terjadi peningkatan realisasi TKD dan bertambahnya kegiatan yang telah diselesaikan pada periode ini. Kementerian Keuangan juga memiliki misi khusus dalam mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Oktober 2024 penyaluran KUR tumbuh positif 4,44% dan penyaluran Umi terkontraksi 10,19%. Penyaluran KUR dan UMi terbesar berada di Kabupaten Tangerang masing-masing sebesar Rp1,28 triliun dan Rp102,48 miliar.
Sedangkan KUR dengan skema mikro dan KUR berdasarkan sektor perdagangan besar dan eceran merupakan kelompok penyaluran KUR terbesar dengan nilai penyaluran masing-masing sebesar Rp2,69 triliun dan Rp2,77 triliun. Selanjutnya terkait dengan kinerja APBD Banten sampai dengan 31 Oktober 2024, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,16% dan belanja daerah juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,67%.TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp15,48 triliun atau sebesar 48,86% dari total pendapatan Banten.
Kinerja Penerimaan Pajak
Selanjutnya, Sonny Agustinus, Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Banten, menyampaikan informasi tentang penerimaan pajak Provinsi Banten hingga 31 Oktober 2024. Menurutnya, penerimaan pajak periode tersebut tercapai sebesar Rp65,28 triliun, memenuhi 80,03% dari target APBN 2024 sebesar Rp81,58 triliun dan tumbuh sebesar 14,59% (yoy) dan kinerja penerimaan pajak tumbuh dengan baik.
Sonny menjelaskan, mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif pada periode hingga 31 Oktober 2024. PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan PPh Badan masih mengalami pertumbuhan negatif.
“Hal ini disebabkan adanya restitusi yang jatuh tempo di tahun 2024. Selanjutnya, penerimaan perpajakan sektor dominan hingga 31 Oktober 2024 mayoritas tumbuh
positif. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan menjadi dua sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak Banten hingga 31 Oktober 2024 dengan kontribusi masing-masing sektor tersebut sebesar 39,53% dan 24,97%.H ingga 31 Oktober 2024, 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten seluruhnya mengalami pertumbuhan positif yang baik, kecuali KPP Madya Tangerang mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh restitusi yang jatuh tempo di tahun 2024,” Katanya.
Lanjutnya memaparkan, kinerja penerimaan yang terbaik hingga periode Oktober 2024 dialami oleh KPP Pratama Kosambi dengan capaian 94,92% dan pertumbuhan tertinggi juga oleh KPP Pratama Kosambi dengan pertumbuhan sebesar 36,26% (yoy).
Sonny juga menyampaikan bahwa kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Banten ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri, PPh 21, dan PPN impor masing-masing sebesar 31,30%, 19,25%, dan 21,96%.
Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Selanjutnya, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU BC Soetta, Fitra Krisdianto, menyampaikan informasi tentang penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Banten hingga 31 Oktober 2024. Fitra menyampaikan bahwa capaian penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp11,84 Triliun, memenuhi 80,45% dari target tahunan APBN 2024 sebesar Rp14,71 Triliun dan tumbuh sebesar 10,26% (yoy).
“Penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea
Keluar. Bea Masuk mencapai Rp9,07 triliun, naik 6,85% (yoy), didorong dari komoditas
kebutuhan bahan bakar, bahan baku kebutuhan industri raw sugar serta dari sektor importasi beras. Cukai mencapai Rp2,76 triliun, tumbuh 23,19% (yoy), didorong peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alkohol golongan A, B, dan C yang disertai kenaikan tarif Cukai MMEA 20% (rata-rata tertimbang). Sementara untuk Bea keluar mencapai Rp6,20 miliar,
naik 8,48% (yoy), dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan
pengolahannya,” jelas Fitra.
Fitra juga menyampaikan informasi tentang kinerja Neraca Perdagangan Provinsi Banten pada Oktober 2024 yang masih mencatatkan defisit sebesar USD 2,42 miliar meskipun jumlah defisit lebih besar jika dibandingkan dengan bulan September 2024 sebesar USD 1,99 miliar atau melemah 21,81% (mtm). Penurunan Neto Neraca Perdagangan bulan Oktober 2024 tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai importasi atas komoditas alat elektronik lainnya, logam mulia dan logam yang dipalut dengan logam mulia yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai ekspor komoditas ikan hidup, rupa-rupa senyawa kimia anorganik, dan logam mulia dan logam yang dibalut dengan logam mulia.
Kinerja Pengelolaan Aset di Banten sampai dengan 31 Oktober 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, Djanurindro Wibowo, melaporkan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten sampai dengan 31 Oktober tahun 2024. Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang, serta Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang semuanya menunjukkan kinerja positif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Realisasi PNBP dari pengelolaan aset sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp27,93 miliar atau 109,52 % dari target tahun 2024. Sementara itu, realisasi PNBP dari lelang mencapai Rp34,64 miliar atau 79,36% dari target tahun 2024, sedangkan realisasi PNBP dari piutang negara adalah Rp0,85 miliar atau 154,56% dari target tahun 2024. Total realisasi PNBP sampai dengan 31 Oktober 2024 adalah Rp63,42 miliar atau mencapai 90,99% dari target tahun 2024. Realisasi Pokok lelang bulan Oktober mencapai Rp138,218 miliar, sehingga capaian pokok
lelang Januari sampai dengan Oktober 2024 mencapai Rp1.314,66 miliar atau 81,85% dari
target tahun 2024 (terdapat addendum sehingga target yang semula 1,57 T naik menjadi 1,61 T), dengan dominasi jenis lelang meliputi Hak Tanggungan, Lelang Non Eksekusi Sukarela, dan Lelang Pegadaian.
Penyelesaian piutang negara sampai dengan 31 Oktober tahun 2024 mencapai Rp14,169 miliar atau 90,135 % dari target tahun 2024 (terdapat addendum sehingga target yang semula 13,8 M naik menjadi 15,72 M),” ungkapnya.
Lanjutnya memaparkan, realisasi Hibah Barang Milik Negara kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten, sampai dengan Oktober 2024 sudah terbit surat persetujuan hibah dengan nilai sebesar Rp328,21 miliar. Sedangkan Sertifikasi BMN s.d 31 Oktober 2024 telah terealisasi sebanyak 856 Bidang atau 95,54% dari target tahun 2024, yang sebagian besar Target sertifikasi tahun 2024 berasal dari Kementerian Perhubungan ( Balai Teknik Perkeretaapian DKI Jakarta dan Ditjen Kereta Api ) sebanyak 584 bidang dan Kementerian PUPR sebanyak 182 bidang.
“Untuk pembiayaan PSN oleh LMAN di Provinsi Banten di bulan Oktober tahun 2024, sudah terealisasi pembiayaan sebesar Rp28,41 miliar Rupiah, yang berasal dari realisasi atas Sarana dan Prasarana Air Baku Karian, Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, dan Jalan Tol Serang – Panimbang, Sehingga total realisasi PSN oleh LMAN dari Januari sampai dengan Oktober 2024 sebesar Rp 448,38 miliar,” paparnya.(Ben)
