Plt Bupati Minta Pertahankan Nilai SAKIP

Berita Utama175 views

Muara enim, fixsnews.co.id – Sebelas kepala perangkat daerah jajaran Pemkab Muara Enim, yaitu ; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BKPSDM, RSUD Dr. H.M. Rabain, hari Selasa (18/08) melakukan paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama dua hari, dari tanggal 18-19 Agustus 2020.


Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, H.M. Teguh Jaya, dan Asisten Administrasi Umum, dr. H. Yan Riyadi, M.A.R.S, beserta para kepala perangkat daerah hadir dalam kegiatan evaluasi SAKIP.


Dalam pengarahannya, Plt. Bupati Muara Enim mengatakan dalam perbaikan sistem pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini.


Plt. Bupati menekankan kepada setiap perangkat daerah untuk mempersipkan diri dengan sebaik-baiknya dalam melakukan paparan yang akan dilaksanakan oleh Tim Kementerian PAN RB nantinya.


Paparan akan dipilih secara acak, untuk itu kepada perangkat daerah untuk selalu berlatih diri dengan sebaiknya, dan harus punya (leader ownership), yaitu keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan, serta benar-benar memahami manajemen kinerja, dan manajemen strategis, bukan hanya melaksanakan kegiatan administrasi belaka, ujarnya.


Plt. Bupati juga menghimbau kepada perangkat daerah, jangan ada lagi penurunan nilai SAKIP di tahun 2020 ini, dan kedepan agar Nilai SAKIP Kabupaten Muara Enim bisa dipertahankan.


Kepada perangkat daerah yang belum memahami teknis paparan evaluasi SAKIP dapat belajar dengan yang lebih berpengalaman (senior) atau belajar dengan tim SAKIP kabupaten.

Saya minta semua harus kompak untuk mempertahankan nilai SAKIP, jangan sampai ada satu Perangkat Daerah yang memberatkan penilaian, pintanya.(mpcom)

(Merenimpost)