Probolinggo- Jatim | fixsnews.co.id-Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 secara daring selama 6 (enam) hari mulai 17 hingga 27 Pebruari 2025.
Setiap harinya ada 4 (empat) kecamatan yang mengikuti Musrenbang Kecamatan RKPD 2026 secara daring. Masing-masing kecamatan dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Danramil, Kelompok Masyarakat, Kepala Desa dan Lembaga.
Kegiatan diawali dengan paparan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi Tentang Musrenbang Kecamatan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2026. Dilanjutkan dengan paparan Camat terkait permasalahan masing-masing kecamatan dan paparan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo sesuai dapil kecamatan masing-masing.
Selanjutnya masing-masing kecamatan masuk dalam break out room untuk melakukan desk usulan aspirasi yang telah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengatakan Musrenbang Kecamatan adalah bagian dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Tujuannya adalah untuk menyusun rencana pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat setempat yang diharapkan dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di tingkat Kabupaten Probolinggo.
“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 118 dijelaskan bahwa musrenbang kecamatan dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengintegrasikan berbagai program yang diusulkan oleh masyarakat serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Menurut Sjaiful, saat ini Pemerintah Kabupaten Probolinggo sedang menyusun Rancangan Awal RKPD tahun 2026, dimana acara musrenbang kecamatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangkaian penyusunan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2026.
“Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dalam Permengari 86 tahun 2017 terdapat 8 tahapan dalam penyusunan RKPD, musrenbang kecamatan berada pada tahap ke 4 yang kita laksanakan pada mingu ke 3 bulan Pebruari 2025. proses akan terus berlanjut hingga pada akhir bulan Juni nanti RKPD Kabupaten Probolinggo akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,” jelasnya.
Sjaiful menerangkan capaian kinerja indikator makro pembangunan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Probolinggo tahun 2024 sebesar 70,85 yang masih tergolong kategori tinggi. Dalam kurun waktu 2019-2024, capaian IPM Kabupaten Probolinggo menunjukkan kecenderungan naik dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPD.
“Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo pada 2023 menurun menjadi 16,45% dari tahun sebelumnya 17,19%. Penurunan persentase penduduk miskin ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 537.724 perkapita perbulan, bertambah sebesar Rp 23.450 perkapita perbulan bila dikandingkan kondisi tahun 2023,” terangnya.
Capaian Indek Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 adalah sebesar 86,76 menempatkan Kabupaten Probolinggo pada urutan 3 terbawah di Provinsi Jawa Timur.
“Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) kabupaten/kota tahun 2023 menunjukkan Kabupaten Probolinggo meraih peringkat ke-15 77,26 dengan (Kategori BB). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2024 sebesar 5.16 naik 0.43 persen dari tahun 2023,” ujarnya.
Sjaiful menjelaskan pertumbuhan ekonomi fluktuatif (fundamental ekonomi belum kuat), pada tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung lebih rendah dari nasional, provinsi maupun beberapa daerah sekitarnya, namun pada tahun 2024 Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan yang signifikan sehingga melampaui nasional dan provinsi.
“Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Probolinggo tahun 2024 sebanyak 3% turun 0.24% dari tahun sebelumnya. Indeks Gini mengalami kenaikan pada tahun 2024 namun masih lebih bagus dari nasional dan provinsi. Indeks Gini yang relatif rendah berarti sudah baik. Namun, saat tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, maka pemerataan yang terjadi adalah pada tingkat kesejateraan yang relatif rendah. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) Kabupaten Probolinggo tahun 2024 adalah 65.86 (kategori sedang),” tambahnya.
Lebih lanjut Sjaiful menyampaikan isu strategis pada Ranwal RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2026 berdasarkan telaah permasalahan diantaranya peningkatan akses layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik yang didukung penyediaan data pembangunan terintegrasi melalui satu data Kabupaten Probolinggo, peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi, pemberdayaan masyarakat dan tatakelola pemerintah desa, peningkatan kemandirian fiskal daerah serta peningkatan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian, disertai akses pangan yang memadai guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi populasi.
Selanjutnya, peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan pasar lokal untuk meningkatkan daya saing produk daerah, pengembangan destinasi wisata menarik dan berkelanjutan, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan insfrastruktur yang inklusi, berkualitas dan berkelanjutan, peningkatan aktivitas pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga sampai dengan regional, peningkatan panjang jalan berkesalamatan disertai dengan sarana dan prasarana perlengkapan transportasinya.
Isu strategis selanjutnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kemitraan antara pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, media massa dan masyarakat untuk menciptakan program-program yang sinergis, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat, peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektifitas kebijakan yang diterapkan, peningkatan ketrampilan manajerial dan teknis bagi pemilik dan karyawan UKM serta inovasi dalam produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta pengendalian gangguan trantibum linmas dan mitigasi bencana.
Dalam rancangan awal RKPD 2025 ini jelas Sjaiful, pihaknya mengusung tema “Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi dan sinergitas pembangunan berkelanjutan” dengan prioritas pembangunan peningkatan tata kelola dan layanan publik yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kamandirian masyarakat miskin, peningkatan ketahanan daerah, peningkatan nilai tambah sektor basis, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan realisasi investasi dan penyediaan layanan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berkelanjutan.
“Dari 8 prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat merasakan manfaat dari pembangunan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sjaiful juga menyampaikan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 Gus Haris dan Lora Fahmi diantaranya SAE Akses Perlindungan Hukum, SAE Layanan, SAE Kerja, SAE Pendapatan Daerah, SAE Gus-Tur, SAE Lingkungan, SAE Gus-Puk, SAE Bertani, SAE Pendapatan Keluarga, SAE Kesempatan Kerja, SAE Milenial, SAE Wisata, SAE Gus-Tren, SAE Sekolah, SAE Berobat, SAE Olahraga, SAE Perempuan Berdaya Saing, SAE Disabilitas dan Warga Rentan, SAE Kebhinekaan, SAE Seni Budaya, SAE Indah Berseri dan SAE Beribadah.(Dilli)
