oleh

BNN RI MASIFKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITENGAH PANDEMI

JAKARTA, Fixsnews.co.id-Perkembangan kejahatan narkoba dewasa ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak.
Hal ini terkait dengan makin maraknya peredaran gelap dan penyelundupan narkoba ke berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai macam modus dan cara yang dilakukan para pengedar dan bandar narkoba.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyebutkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) termasuk daerah yang dapat dikatagorikan sebagai wilayah rawan narkoba.

Tingkat prevalensi masyarakat yang terpapar narkoba di daerah Nusa Tenggara Barat mencapai 63.918 jiwa dan menjadi ancaman nyata bagi generasi muda dan anak-anak usia sekolah dasar.

Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Dayamas BNN RI Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A saat diwawancarai Kabag Pulmeds Hanny Andhika, mengatakan bahwa untuk menyelamatkan generasi muda di Provinsi NTB dari bahaya narkoba perlu kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak, baik pemerintahan di pusat dan daerah, Polri, TNI, swasta, para tokoh, masyarakat dan lingkungan keluarga.

“Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Artinya, kita sudah mengetahui eskalasi berapa besarnya ancaman ini terhadap kehidupan bangsa dimasa datang,’’ ungkap Andjar Dewanto.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan BNN RI diseluruh wilayah di Indonesia, terdapat 654 daerah yang rawan narkoba. Dari jumlah itu, sebanyak 30 daerah berada di Provinsi NTB. Sebarannya merata berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan rincian terdapat 7 daerah katagori bahaya dan 23 daerah dengan katagori waspada.

“Yang perlu ditingkatkan adalah sarana atau peralatan yang bisa memantau pergerakan orang yang membawa barang haram ini ke wilayah NTB,’’ tambah Direktur Dayatif.

Tingkat prevalensi narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini ada peningkatan sekitar 0,03 persen. Hal ini disebabkan adanya pengguna narkoba jenis baru. Dari hasil identifikasi, ditemukan sekitar 78 jenis narkoba jenis baru yang masuk dan beredar di Indonesia dan sebagian besar belum dimasukkan dalam lembaran negara tentang daftar jenis narkoba yang dilarang di Indonesia sesuai UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Angka prevalensi di wilayah NTB masih berada diangka 1,8 persen atau 63.918 jiwa. Artinya jumlah ini merupakan _demand_ atau pengguna yang pasti akan membutuhkan barang haram itu setiap saat. Tentunya hal ini harus ditekan atau dikurangi dengan kegiatan terpadu, konsisten dan komitmen dari semua pihak.

Kepada masyarakat kawasan rawan dan rentan narkoba di wilayah Provinsi NTB, Direktur Dayatif BNN RI menjelaskan bahwa ada sejumlah strategi kegiatan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam upaya menurunkan atau memulihkan wilayah-wilayah yang rawan dan bahaya narkoba menjadi wilayah yang waspada, awas bahkan aman narkoba.

“Tidak ada artinya melakukan pemberantasan tanpa memperhatikan _demand_. Kita upayakan sama-sama turun antara _suplay_ dan _demand_”, ucap Andjar Dewanto di Balai desa Senggigi, NTB, (23/9).

Untuk melakukan penurunan _demand_ dilakukan upaya pencegahan kepada mereka yang belum tersentuh narkoba agar memiliki ketahanan diri.
Di sisi _suplay_ BNN RI melakukan pemberantasan atau memutus jaringan peredaran gelap narkotika sehingga jumlah permintaan narkoba bisa ditekan atau diturunkan, sejauh mungkin bisa sampai habis.

Dalam bidang pencegahan, Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A., mengatakan pihaknya terus memasifkan diseminasi informasi lewat media sosial sehingga masyarakat dapat melihat upaya-upaya yang dilakukan BNN RI dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah rawan dan rentan narkoba.Pemberdayaan masyarakat difokuskan pada daerah-daerah yang disebut sebagai “Desa Bersinar”.

Selain itu pihaknya melakukan kegiatan pemberdayaan alternatif melalui pengembangan wirausaha bagi masyarakat perkotaan pada kawasan rawan dan rentan narkoba yang nantinya akan dibantu memasarkan produk yang mereka jual melalui _tokostopnarkoba.bnn.go.id.

“Kita perlu adanya gerakan bersama dalam upaya P4GN. Kami mengajak di tahun 2020 ini kita memasifkan upaya pemberdayaan masyarakat ditengah pandemi Covid-19,’’ imbuh Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A.(hms)