Probolinggo, Jatim | Fixsnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) menggelar sosialisasi tingkat kabupaten mengenai Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Selasa, 18 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo dan berlangsung di ruang pertemuan Tengger, Kantor Bupati Probolinggo.
Acara dibuka oleh Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Ahmad Nuril Alam, serta Kepala DPKPP, Roby Siswanto. Sosialisasi ini diikuti oleh 52 kepala desa, 22 camat, penerima program, dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Kepala DPKPP, Roby Siswanto, menjelaskan bahwa pendataan program RTLH dilakukan berdasarkan survei Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2021. Dari total 316.287 unit rumah di Kabupaten Probolinggo, terdapat 17.553 unit yang tergolong RTLH. Sejak tahun 2021 hingga 2024, sebanyak 1.642 unit rumah telah dibangun, sehingga jumlah RTLH menurun menjadi 15.912 unit pada awal tahun 2025.
Untuk tahun anggaran 2025, Pemkab Probolinggo menargetkan rehabilitasi 337 unit rumah yang tersebar di 52 desa dari 22 kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 per unit.
Kepala Kejaksaan Negeri, Ahmad Nuril Alam, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program RTLH. Ia mengingatkan semua pihak untuk bekerja dengan baik dan menghindari praktik korupsi. “Kejaksaan Negeri siap mendampingi agar program ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Bupati Haris menegaskan bahwa program RTLH merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keakuratan data dalam pendistribusian bantuan agar tepat sasaran.
“Program RTLH diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.(Dilli)
