Pasuruan-jatim | rixsnews.co.id-Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Transparansi Pemilu dan Pilkada (Gertap) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan
Pakar: Revisi UU Perburuk Kinerja KPK
Caption: Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat melalui refleksi kaca jendela di balik bendera nasional Indonesia di Jakarta (foto: ilustrasi). Sejumlah pakar
Pengamat: Banyaknya Calon Tunggal Indikasi Gagalnya Regenerasi Politisi
Caption:Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta difoto pada 24 April 2024. Yasuyoshi Chiba/AFP Fixsnews.co.id- Banyaknya calon tunggal yang akan melawan kotak kosong
Dua Bakal Calon Gubernur Jakarta Mendaftar ke KPUD
Ilustrasi – Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 14 September 2020. (ADEK BERRY / AFP) Dua bakal calon gubernur Daerah
Jokowi Hargai Keputusan DPR Batalkan Revisi UU Pilkada
Caption: Presiden Jokowi bersama Kementerian dan Lembaga terkait menyelenggarakan ratas di Istana Kepresiden, Jakarta, Selasa (27/8). (biro Setpres) Presiden Joko Widodo angkat
Menerka Peta Politik Pilkada pasca Putusan MK
Caption: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga) Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan UU Pilkada terkait batas umur calon dan
PKPU soal Pencalonan Kepala Daerah Disepakati Akomodasi Putusan MK
Caption:Aksi protes yang mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengeluarkan aturan pemungutan suara daerah yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, di luar kantor
DPR: Pilkada 2024 Tetap Ikuti Putusan Mahkamah Konstitusi
Caption: Caption:Ribuan demonstran memadati area di luar gedung DPR/MPR untuk berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada, di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
Komika, Artis, Mahasiswa Ramaikan Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPR/MPR
Caption:Ribuan demonstran memadati area di luar gedung DPR/MPR untuk berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada, di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. (Foto:
MK Putuskan Partai Tanpa Kursi di DPRD Bisa Ajukan Calon Kepala Daerah
Caption:Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Jakarta. (Indra Yoga/VOA) Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan calonnya.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 7
- 8
- 9
- …
- 30
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
