Jaga Semangat Pokmaswas, Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek Mengadakan Pembinaan Dan Silaturahim

Trenggalek, Jawa Timur, Fixsnews.co.id – Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan bukan hanya dilakukan oleh aparat pengawas namun bisa dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perikanan (UU 45/2009) yang menyatakan bahwa Masyarakat dapat dilibatkan dalam membantu pengawasan perikanan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan perikanan harus di lembagakan dalam Pokmaswas (Kelompok Masyarakat pengawas) dan di legitimasi dengan penetapan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Kabupaten Trenggalek memiliki 21 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang terdiri dari 12 Pokmaswas laut dan 9 Pokmaswas perairan umum daratan.

“Setiap Pokmaswas memiliki wilayah pengawasan tertentu dengan jenis habitat tertentu. Ada yang mengawasi penangkapan ikan, penyu, hutan mangrove, terumbu karang sampai dengan vegetasi pantai.
Selain mengawasi, mereka juga melakukan perawatan dan konservasi,” demikian dikatakan oleh Cusi Kurniawati, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (14/11/2024).

Untuk menjaga keutuhan, kekompakan dan semangat kerja para Pokmaswas di Kabupaten Trenggalek, Dinas Perikanan mengadakan pembinaan dan silaturahim pada hari Senin, (13/11/2024), di Rumah Kuliner “Cipta Rasa” Kecamatan Durenan.

Dalam pembinaan tersebut, setelah diberikan materi pembinaan, masing-masing Pokmaswas menceritakan suka serta duka selama bertugas, berbagai permasalahannya, dan ada beberapa informasi baru.

Beberapa informasi baru tersebut diantaranya, rencana penandaan zona konservasi di Pantai Mutiara Prigi dengan memanfaatkan styrofoam bekas oleh Pokmaswas Rembeng Raya Pantai Mutiara, usulan pembentukan “Satgas Karbon” oleh Pokmaswas Kejung Samudera Mangrove Cengkrong, rencana pengembangan pariwisata di Pantai Kili Kili oleh Pokmaswas Taman Kili Kili, dan lain-lain.

Sedangkan, jika menemui kasus pelanggaran di lapangan, Pokmaswas agar segera melaporkan ke aparat pengawas setempat, minimal Bhabin (Bhayangkara Pembina) Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) atau BKTM serta Babinsa (Bintara Pembina Desa), bisa juga ke Polsek, Koramil, Pol Airud, TNI AL maupun PSDKP untuk ditindaklanjuti”, lanjut Cusi.

“Kami selalu menjaga silaturahim Pokmaswas dengan pertemuan setidaknya sekali setahun, ada WA group juga, dan kami aktif menganggarkan pembiayaan untuk sarana prasarana Pokmaswas, maupun mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat melalui KKP,” pungkasnya, mengakhiri perbincangan.

( bud)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan