Caption: Istana kepresidenan masa depan sedang dibangun di ibu kota negara kepulauan (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 10 Agustus 2024. (Foto: AFP)
Pemerintah semula berencana memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada September. Namun, rencana tersebut ditunda.
JAKARTA ,Fixsnews.co.id—
Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait penundaan kepindahan ASN ke calon ibu kota negara Indonesia, di IKN. Ia menjelaskan, para ASN itu akan pindah jika semua infrastruktur dan fasilitasnya sudah siap.
“Semuanya kan dilihat dari fasilitas-fasilitas yang ada, sudah siap belum? Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita juga kalau pindah itu kalau sudah betul-betul siap, termasuk saya juga sama, sudah harus siap betul,” ungkap Jokowi, yang ditemui usai peresmian Fly Over Djuanda, di Sidoarjo, Jumat (6/9).
Maka dari itu, kata Jokowi, pemerintah selalu berkoordinasi agar semua persiapan dapat dipercepat sehingga target dapat tercapai. Lebih jauh Jokowi mengakui bahwa membangun sebuah kota baru, terlebih kota pemerintahan, bukanlah hal yang mudah, begitupun halnya dengan memindahkan ASN.
“Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, karena menyangkut pindah itu kan, apakah rumah siap? Apakah apartemennya siap? Kalau apartemennya siap, apakah airnya siap, listriknya juga siap?” jelasnya.
Ketika ditanyakan kepastian ASN kapan akan pindah, Jokowi tidak menjawabnya dengan gamblang. Menurutnya hal teknis seperti itu lebih baik ditanyakan kepada Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Sementara itu, pengamat infrastruktur dan tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengungkapkan penundaan kepindahan ASN ke IKN disebabkan karena ketergesaan pemerintah, apalagi mengingat Presiden Jokowi akan segera lengser.
Padahal sejatinya, kata Yayat, pembangunan sebuah kota itu harus berjalan secara alami dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
“Sebetulnya kalau dia sudah punya plan yang pasti, itu sebetulnya tidak ada masalah sambil berproses. Ini kan kesannya karena Presiden mau mengakhiri masa jabatan, jadi seperti terburu-buru,” katanya.
“Makanya sebetulnya dalam konteks seperti ini, kalau desainnya itu mengikuti proses alami, sebetulnya tidak ada yang menjadi persoalan. Tetapi persoalannya karena Presiden ingin meninggalkan legacy, mungkin ingin menunjukkan ini loh saya pindah dan proses itu terjadi. Proses itu kan tidak terjadi karena prepare-nya memang tidak mudah memindahkan ASN ke sana,” ungkap Yayat ketika berbincang dengan VOA.
Menurutnya, memindahkan ASN dalam jumlah tertentu secara bertahap sebetulnya cukup mudah. Namun, katanya, harus ada berbagai fasilitas yang mengikutinya seperti infrastruktur, termasuk tugas, dan fungsi pokok apa yang akan dikerjakan ASN dari IKN kelak.
Yayat menilai yang terpenting dari keberlanjutan pembangunan IKN tersebut adalah adanya komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia mencontohkan, meskipun di dalam RAPBN 2025 anggaran untuk pembangunan IKN menciut, bukan berarti pembangunan mega proyek ini akan mangkrak. Menurutnya, sebagai presiden yang baru saja terpilih, Prabowo Subianto pasti mengedepankan janji politiknya terlebih dahulu.
Yayat sekali lagi menekankan bahwa pembangunan sebuah kota baru tidak bisa dipaksakan terburu-buru. Semua prosesnya, kata Yayat, harus dibiarkan berlangsung secara alami.
“Kita itu tidak bisa memaksakan IKN tumbuh sempurna, karena kota itu harus ada daya tariknya. Daya tarik apa yang membuat orang tergerak dan mau datang ke sana? Orang pergi ke IKN itu, IKN itu mata air atau air mata? Seperti orang pergi ke Jakarta, berbondong-bondong orang dari berbagai daerah pergi ke Jakarta karena berpikiran Jakarta adalah mata air,” ujarnya.
“Jadi pertanyaannya kalau orang pergi ke IKN, ada apa di IKN? Seperti orang ke Jakarta karena tahu di Jakarta itu pasarnya besar. Tidak mungkin, karena ada kantor pemerintahan, investor datang berbondong-bondong. Kalau penduduknya belum banyak, orang juga nggak akan (ke IKN),” tegas Yayat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono dalam acara Bloomberg CEO Forum pada Rabu (4/9) lalu menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia terhadap keberlanjutan pembangunan IKN, termasuk pembangunan infrastruktur dan investasi.
Menurut Agung, perayaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus lalu menandai transformasi IKN menjadi “new economic hub” yang dirancang untuk memperluas ekonomi dan diwariskan pada generasi mendatang.
Agung menggambarkan IKN sebagai “city in the making and dream in the progress” atau kota yang menjadi contoh prinsip-prinsip pembangunan kota modern yang berkelanjutan, inovatifi, dan inklusif. Segala progres pembangunan IKN, katanya, mendapat dukungan investasi yang kian signifikan, yakni sekitar $3,7 miliar dan juga dukungan APBN.
Sebagai cara untuk memperbesar peluang investasi, kata Agung, IKN berkolaborasi dengan berbagai institusi untuk meningkatkan kepercayaan investor. Hingga saat ini, katanya, terhitung sudah tujuh kali groundbreaking dilakukan di IKN. Rencana groundbreaking berikutnya akan dilakukan bersama satu investor asing dalam waktu dekat. (VOA/03)
