Caption: Sampah berserakan di sepanjang Jalan H.S. Cokroaminoto, Kecamatan Ciledug pada Senin pagi (20/10/2025).(Ben-Fixsnews.co.id)
Tangerang, Fixsnews.co.id- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang atas komitmen dan aksi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan serta pengurangan emisi di wilayah perkotaan, Jumat (17/10/2025). Namun, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya permasalahan serius, tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah titik jalan utama Kota Tangerang.
Pantauan langsung Fixsnews.co.id pada Senin pagi (20/10/2025) pukul 08.57 WIB, menemukan sampah berserakan di sepanjang Jalan H.S. Cokroaminoto, Kecamatan Ciledug. Kondisi ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, terutama aktivis lingkungan dan kebijakan publik.
Ibnu Jandi, seorang aktivis kebijakan publik menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang. Ia menilai apresiasi dari KLH tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, kesadaran kinerja Kadis LH Kota Tangerang masih lemah. Padahal selama periode 2017–2024, anggaran kebersihan yang dikelola sudah mencapai Rp1,7 triliun. Namun, hasil di lapangan masih jauh dari harapan.
Kabel Semrawut Masih Menghantui Kota Tangerang, Warga Resah Meski Program Ducting Sudah Dimulai
“Kalau Kementerian LH memberikan apresiasi kepada Pemkot Tangerang, itu karena inisiatif dari Wali Kota Tangerang, Sachrudin. Bukan karena kesadaran atau kerja nyata dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Faktanya, beberapa hari lalu Wali Kota menegur langsung Kadis LH di lapangan karena melihat tumpukan sampah masih berantakan,” kata Ibnu Jandi saat dihubungi Fixsnews.co.id , Senin (20/10/2025).
Ibnu juga menyoroti bahwa apresiasi dari KLH bisa saja hanya bersifat formalitas atau “semu” yang tujuannya sekadar mengejar prestise, tanpa menunjukkan perbaikan sistemik dalam pengelolaan sampah.
“Saya menduga apresiasi KLH hanyalah penghargaan semu. Ada kemungkinan demi mendapatkan pencitraan yang baik di mata publik. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tanggung jawab kebersihan berada di tangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing,” katanya.
Lanjutnya memaparkan, kritik ini juga berkaitan dengan isu lama soal penghargaan Adipura. Modusnya begini, secara historis isu “penilaian kebersihan yang semu” oleh Kementerian Lingkungan Hidup tersebut paling sering dikaitkan dengan evaluasi penghargaan Adipura. Pada masa lalu, penghargaan ini dikritik karena hanya fokus pada kebersihan fisik dan keindahan permukaan di perkotaan, tanpa mengevaluasi masalah pengelolaan sampah yang lebih serius dan fundamental.
“Artinya Pemda Kota Tangerang hanya berupaya membersihkan kota secara singkat dan bukan kesadaran (multi inisiatif) sebelum tim penilai datang dan ini adalah cara-cara modus pembusukan kinerja Kadis LH yang ingin dipandang baik oleh Walikota Tangerang,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Ibnu juga menegaskan bahwa keberhasilan pengurangan emisi di Kota Tangerang lebih disebabkan oleh komitmen Wali Kota, bukan Dinas Lingkungan Hidup. Ia mendorong agar Wali Kota segera melakukan evaluasi dan mengganti Kadis LH dengan sosok yang lebih kredibel dan memiliki integritas tinggi dalam membenahi masalah kebersihan kota.
“Saya berharap Walikota Tangerang segera mencari pengganti Kadis LH yang lebih kredibel dan mencerminkan perbaikan nyata di Kota Tangerang, dan bukan lagi dianggap sebagai kinerja yang semu,” tutupnya.
Sampai berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi sudah dihubungi media Fixsnews.co.id untuk mengkonfirmasi namun belum direspon. (Ben)
