Caption:Reaksi Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyusul pembentukan pemerintahan baru di istana presiden di Baabda, Lebanon, Sabtu, 8 Februari 2025. (Foto: Emilie Madi/Reuters)
Lebanon, Fixsnews.co.id— Lebanon resmi membentuk pemerintahan baru Pada Sabtu, 8 Februari 2025 setelah melalui proses perundingan yang berlangsung selama tiga minggu. Pembentukan kabinet ini juga melibatkan intervensi langsung yang tidak biasa dari Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mendekatkan Lebanon dengan akses dana rekonstruksi pasca perang antara Israel dan Hizbullah.
Perdana Menteri baru, Nawaf Salam, mengungkapkan kepada wartawan di istana presiden bahwa kabinet yang terdiri dari 24 anggota ini akan memprioritaskan reformasi keuangan, rekonstruksi, dan implementasi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah-langkah ini dianggap penting untuk menciptakan stabilitas di perbatasan Lebanon dengan Israel.
Pengumuman pembentukan kabinet ini muncul setelah lebih dari tiga minggu perundingan dengan berbagai partai politik di Lebanon, di mana jabatan-jabatan pemerintah dibagi berdasarkan sekte. Proses penentuan menteri-menteri Muslim Syiah sempat mengalami kebuntuan selama beberapa hari, karena biasanya menteri-menteri tersebut ditunjuk oleh Hizbullah, yang didukung oleh Iran, dan sekutunya, Amal.
Namun, Washington menolak pengaruh Hizbullah dalam pemerintahan baru ini, yang menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan kabinet.
Wakil Utusan Amerika untuk Timur Tengah Morgan Ortagus mengatakan pada Jumat (7/2) bahwa Amerika menganggap keterlibatan Hizbullah dalam Kabinet baru sebagai “garis merah.” Ortagus juga berterima kasih kepada Israel karena memberikan pukulan telak terhadap kelompok tersebut, dalam sebuah pernyataan kontroversial yang memicu protes di Lebanon.
Namun pada akhirnya, sekutu Hizbullah, Amal – yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Nabih Berri – diizinkan memilih empat anggota Kabinet baru, termasuk Menteri Keuangan Yassin Jaber, dan memberikan persetujuan kepada anggota Kabinet kelima.
Kabinet kini ditugaskan untuk menyusun pernyataan kebijakan yang merupakan garis besar pendekatan dan prioritas pemerintah mendatang. Pernyataan kebijakan itu membutuhkan mosi percaya dari Parlemen Lebanon agar dapat diimplementasikan sepenuhnya.
Joseph Aoun, yang mendapat dukungan Amerika Serikat sebagai komandan militer, terpilih sebagai presiden pada 9 Januari dan mencalonkan Salam untuk membentuk pemerintahan baru beberapa hari kemudian. Salam pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Internasional.
Pencalonan Salam adalah sinyal terbaru dari perubahan dramatis dalam keseimbangan kekuatan di Lebanon, menyusul pukulan keras yang dilakukan Israel terhadap Hizbullah, tersingkirnya sekutu Hizbullah di Suriah, Bashar al-Assad, dan terpilihnya Aoun pada bulan lalu.(VOA/03)
