TANGERANG, Fixsnews.co.id– Sejumlah mahasiswa di Kota Tangerang berencana menggelar aksi menyoroti besarnya gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Mereka mendesak agar Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2025, yang menjadi dasar pembayaran tunjangan tersebut, dikaji ulang bahkan dibatalkan.
Isu ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama terkait beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta persepsi keadilan di tengah kebutuhan publik yang masih tinggi. Mahasiswa menilai dana tunjangan DPRD terlalu besar dan sebaiknya dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menanggapi kritik tersebut sebagai bentuk kontrol sosial yang penting. Namun, ia menegaskan bahwa besaran gaji dan tunjangan DPRD tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah kota. “Secara regulasi, gaji dan tunjangan DPRD diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Perwal hanya bersifat teknis. Jadi, pembatalan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Pemkot Tangerang,” jelas Adib saat dihubungi, Minggu (7/8).
Adib mengimbau agar dilakukan kajian mendalam agar besaran tunjangan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab anggota DPRD. Ia juga menyarankan pemerintah pusat membuat aturan standarisasi gaji dan tunjangan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah.
“Isu ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap DPRD dan pemerintah daerah jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, DPRD harus lebih aktif menjelaskan kepada publik secara transparan dan partisipatif,” tambahnya.
Menurut Adib, fokus utama bukan hanya nominal tunjangan, tetapi juga kinerja DPRD dan transparansi anggaran. “Jika tunjangan besar tapi kinerja tidak dirasakan masyarakat, kritik akan semakin kuat. Solusinya adalah keterbukaan data dan evaluasi kinerja, bukan sekadar saling menyalahkan,” ujarnya.
Dalam APBD Kota Tangerang, alokasi belanja DPRD hanya sekitar lima persen. Sebagian besar anggaran diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Namun, bagi masyarakat, angka nominal yang tinggi tetap menjadi sorotan.(red)
