Probolinggo, Jatim | fixsnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Acara ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Andhika Paratama Herlambang, Plh Kepala Bakorwil V Jember, Aris Purwo, dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo, Hamim Wajdi.
Forum ini diikuti oleh 150 peserta, termasuk Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, akademisi, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, Himpunan Mahasiswa, Forum Disabilitas, dan Forum Anak.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara FKP Ranwal RKPD Tahun 2026 oleh beberapa pejabat, termasuk Asisten Administrasi Umum Tutug Edi Utomo dan Sekretaris Bappeda Jatim Andhika Paratama Herlambang.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Effendi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Probolinggo untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap RKPD Tahun 2026 yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
“Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sjaiful juga menjelaskan bahwa RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. RKPD memuat prioritas, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, serta merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 70,85, angka kemiskinan sebesar 16,45%, dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,59%. Selain itu, garis kemiskinan tahun 2024 diperkirakan mencapai 537.724, dengan Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 sebesar 86,76.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, Andhika Paratama Herlambang, menambahkan bahwa RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.
Andhika juga menjelaskan target indikator makro Kabupaten Probolinggo sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk tahun 2025, termasuk PDRB per kapita, IPM, Gini Ratio, dan tingkat pengangguran terbuka.
Setelah FKP RKPD Tahun 2026, Pemkab Probolinggo diminta untuk melengkapi administrasi dan menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya. Musrenbang RKPD direncanakan pada minggu ke-4 bulan Maret 2025, dan fasilitasi RKPD Kabupaten Probolinggo direncanakan pada bulan Juni 2025.
Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, menekankan bahwa FKP ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah serta menyelaraskan program pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi.(Dilli)
