Banten,Fixsnews.co.id- Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah merancang program pemberdayaan perempuan adat. Ia menekankan pentingnya masukan dan saran dari masyarakat adat dalam proses ini.
Pernyataan tersebut disampaikan A Damenta saat menerima kunjungan dari Kasepuhan Cibarani Kesatuan Adat Banten Kidul di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, pada Senin (3/2/2025). “Saya bangga dan senang sekali mendapatkan kunjungan dari kasepuhan. Kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan sebagai masukan dan saran bagi Pemprov Banten,” ungkap A Damenta.
Ia juga menyampaikan bahwa saran dan masukan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Banten yang terpilih nantinya. “Kami saat ini sedang menyusun memori atau catatan untuk diserahkan kepada Gubernur terpilih, karena ini merupakan kewenangan Pemprov Banten,” katanya.
A Damenta menambahkan bahwa saat ini pihaknya, bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten, sedang menyusun langkah-langkah untuk pemberdayaan perempuan adat, termasuk pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan program lainnya. “Kami telah merancang melalui Dinas Sosial dan DP3AKKB untuk melakukan penyuluhan terkait pemberdayaan perempuan adat. Hal ini perlu keberlanjutan antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Adat Kasepuhan Cibarani, Abah Dulhani, berharap Pemprov Banten dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat adat kasepuhan. “Alhamdulillah, kami baru saja beraudiensi dengan Pj Gubernur Banten. Kami membahas pentingnya perhatian pemerintah terhadap upacara adat dan infrastruktur yang masih belum memadai,” ujarnya.
Abah Dulhani juga menyoroti keindahan alam wilayah Adat Kasepuhan Cibarani, yang memiliki potensi wisata seperti air terjun dan gua. “Kami memiliki alam yang sejuk dan selalu menjaga kelestariannya,” pungkasnya.
Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat adat dapat lebih berdaya dan mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah.(Ded)
