Jakarta, Fixsnews.co.id– Penguatan sistem pendanaan untuk pengembangan produk kerajinan lokal menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2025).
Dalam forum yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia ini, Ketua Umum Dekranasda Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan pentingnya kejelasan dalam pengalokasian dan mekanisme anggaran oleh pemerintah daerah. Menurutnya, kesulitan perencanaan program kerap terjadi akibat belum optimalnya dukungan pendanaan.
“Hari ini kita membahas bagaimana Dekranasda bisa menjalankan program secara optimal, terutama dari sisi penganggaran. Kolaborasi dengan OPD, CSR, dan sektor swasta menjadi langkah yang sangat penting,” ujar Tinawati.
Ia menyebut, Pemprov Banten bersama delapan kabupaten/kota terus diarahkan untuk memanfaatkan potensi daerah, termasuk membuka akses pendanaan melalui hibah dan CSR, asalkan pertanggungjawabannya tetap akuntabel dan transparan.
Dalam sesi diskusi, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa pembiayaan Dekranasda bisa bersumber dari APBD, hibah pemerintah, program SKPD, kerja sama dengan swasta, hingga dukungan dari CSR perusahaan.
“Intinya, Dekranasda bisa didukung dari berbagai pintu. Namun semua harus tetap mengacu pada regulasi keuangan negara dan daerah, serta pertanggungjawaban yang jelas. Dengan begitu, pengembangan kerajinan dapat berjalan optimal sekaligus akuntabel,” ujar Fatoni.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan ekosistem kerajinan. Menurutnya, Dekranasda perlu menggandeng berbagai pihak seperti BUMD, BUMN, perbankan, organisasi kemasyarakatan, maupun perguruan tinggi agar program yang dijalankan lebih inovatif dan berdampak luas. “Dekranasda tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan stakeholder menjadi kunci dalam mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pasar bagi perajin lokal. Semua ini harus berjalan seiring dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Disperindag Provinsi Banten, Babar Suharso, juga menegaskan dukungan penuh Pemprov Banten dalam mendorong OPD yang tergabung dalam Dekranasda untuk turut mengalokasikan anggaran di masing-masing dinas. Ia menyebut saat ini sedang disusun program rutin untuk mendukung pendanaan lewat hibah maupun CSR.
“Kami intens berkomunikasi dengan perusahaan agar lebih banyak yang berkontribusi melalui CSR. Ini bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan program pengembangan kerajinan lokal,” terang Babar.
Rakernas 2025 ini mengusung tema “Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia”, dengan harapan mendorong percepatan pemberdayaan perajin lokal melalui program yang tepat sasaran dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara Dekranasda pusat dan daerah agar produk kerajinan Indonesia semakin unggul di pasar nasional maupun internasional.(Ded)
