Pasuruan,Fixsnews.co.id-DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna pada Senin (28/7/2025) siang, yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Samsul Hidayat. Rapat ini bertujuan untuk membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025. Dalam kesempatan ini, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, turut hadir dan memberikan sambutan.
Bupati Rusdi menyampaikan harapannya agar kebijakan fiskal di tahun depan dapat lebih longgar. Dengan ruang fiskal yang lebih besar, diharapkan program-program prioritas dapat diperluas demi kesejahteraan masyarakat. “Kita berharap dengan dorongan kebijakan fiskal 2026, pembahasan APBD tahun depan bisa mengakomodir lebih banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Skala prioritas tetap menjadi dasar dalam penentuan anggaran,” ungkapnya.
Dalam P-APBD 2025, pemerintah daerah akan fokus pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan perencanaan strategis jangka panjang. Namun, Bupati Rusdi menegaskan bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat langsung diakomodasi karena keterbatasan fiskal daerah. “Usulan dari masyarakat banyak, tapi kita sesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah yang ada. Kita tetap mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tambahnya.
Ketua DPRD, Samsul Hidayat, juga menekankan pentingnya peran legislatif dalam mengawal program prioritas daerah. Ia berharap pembahasan Raperda P-APBD 2025 dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk masyarakat. Samsul menambahkan bahwa tidak ada program baru dalam P-APBD 2025 kali ini, namun usulan program baru akan dimasukkan dalam KUA PPAS tahun 2026 mendatang.
“Selama usulan anggaran itu sudah dibahas di RKPD, itu akan dimasukkan di tim anggaran. Beberapa program yang tidak masuk di banggar nantinya tidak akan masuk jika belum dibahas sebelumnya,” jelas Samsul.
Rapat juga membahas evaluasi serapan anggaran semester pertama tahun 2025, yang penting sebagai acuan penyesuaian kebijakan anggaran dalam sisa waktu tahun berjalan. DPRD dan Pemkab sepakat untuk mempercepat program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. “Kami optimis sinergi antara legislatif dan eksekutif akan mempercepat realisasi program pembangunan,” tegas Samsul.(Dilli)
