Caption: Anggota DPRD Banten Taufik Arahman menerima keluhan masyarakat terkait keterbatasan Program Sekolah Gratis dan pelayanan rumah sakit swasta bagi peserta BPJS PBI saat reses di Tangerang B.
Tangerang, Fixsnews.co.id- Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten, Taufik Arahman, menggelar Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) Tangerang B.
Reses yang berlangsung sejak 22 hingga 31 Oktober 2025 itu menjadi ajang bagi Taufik untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi rakyat.
“Reses ini bagian dari tugas anggota dewan untuk mendengar langsung keluhan dan masukan masyarakat,” ujar Taufik Arahman, Sabtu (1/11/2025).
Dari berbagai aspirasi yang masuk, isu pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama masyarakat. Taufik Arahman menyebut masih banyak sekolah swasta yang belum bermitra dengan Pemprov Banten dalam Program Sekolah Gratis (PSG). Selain itu, sekolah yang sudah bermitra sering membatasi kuota penerimaan siswa, sehingga banyak warga belum bisa menikmati program tersebut.
“Masih ada sekolah yang belum bermitra dengan Pemprov Banten. Yang sudah bermitra pun kuotanya terbatas. Padahal, Pemprov sudah membuka peluang bagi semua sekolah swasta SMA dan SMK untuk ikut Program Sekolah Gratis,” jelasnya.
Program Sekolah Gratis sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni, yang bertujuan memastikan akses pendidikan setara bagi seluruh pelajar di Banten.
Masalah Pelayanan Kesehatan RS Swasta
Selain pendidikan, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan rumah sakit swasta di Banten.
Taufik mengungkapkan, sejumlah warga penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengeluhkan sikap diskriminatif dalam pelayanan rumah sakit.
“Banyak masyarakat kurang mampu yang mengaku ditolak atau dibilang kamar penuh saat menggunakan BPJS PBI. Tapi kalau pasien umum, pelayanan cepat. Ini yang bikin kecewa,” tegasnya.
Politisi Demokrat itu meminta Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk menegur rumah sakit yang pilih-pilih pasien, karena menurutnya pelayanan kesehatan adalah hak seluruh warga tanpa terkecuali.
“Kesehatan masyarakat tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai muncul kesan hanya yang punya uang yang bisa cepat dilayani,” katanya.
Meski menyampaikan banyak aspirasi dan kritik, Taufik Arahman tetap mengapresiasi langkah Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni yang telah fokus memperkuat pelayanan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, sangat luar biasa.
“Jujur saya sangat apresiasi program Pemprov Banten dimasa kepemimpinan Andra Soni ini, saya lihat program pelayanan dasarnya luar biasa,” pungkasnya.(Ben)
