JAKARTA, Fixsnews.co.id- Presiden RI Joko Widodo menyampaikan arahan sekaligus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 kepada K/L serta Pemerintah Daerah secara langsung di Istana Negara, serta secara virtual, Rabu (25/11) pagi.
Dalam arahannya, Presiden RI merinci bahwa APBN 2021 dititikberatkan pada empat hal.
“Pertama, penanganan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19. Penanganan Covid-19, utamanya fokus pada vaksinasi,” kata Presiden RI dalam keterangan persnya.
“Kedua, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, pemulihan ekonomi.Terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha ini penting. Keempat, meletakkan pondasi yang kuat dengan melakukan reformasi struktural. Reformasi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain, akan dilakukan,” ucap Presiden RI Jokowi.
Presiden RI mengingatkan bahwa disaat krisis akibat situasi pandemi, dikala ekonomi lesu seperti sekarang, belanja pemerintah merupakan penggerak utama ekonomi baik di daerah maupun secara nasional, maka APBN harus segera digunakan, proses-proses lelang segera dilakukan. “Bagi K/L dan daerah yang memiliki anggaran besar lakukan lelang sedini mungkin bulan Desember ini agar dapat menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021,” kata Presiden RI mengingatkan.
Sebagaimana dilaporkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, APBN 2021 sebesar 2.750 triliun rupiah, dimana untuk K/L sebesar 1.032 triliun rupiah dan TKDD sebesar 795,5 triliun rupiah. Menkeu dalam paparannya menekankan kondisi global, tidak dipungkiri akan mempengaruhi pada perekonomian Indonesia, kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia sudah mengalami perlambatan dan ini terlihat dari penerimaan perpajakan dari korporasi yang mengalami pelemahan.
“Laju pertumbuhan yang lemah ini harus bisa kita hadapi dan netralisir salah satunya yang menjadi instrumen paling penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical terhadap pelemahan. APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucap Menkeu.(red)
