(Caption:Penandatanganan PKS antara TNI AL yang diwakili Kadisfaslanal, Laksamana Pertama TNI Yusep Wildan (kedua dari kiri) dengan PLN yang diwakili GM PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir (kedua dari kanan) disaksikan Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto (kanan) dan Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Eko Sunarjanto (kiri) terkait layanan khusus jaringan listrik di Koarmada II pada Rabu (17/9) di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur.)
Jakarta, Fixsnews.co.id – Suasana dermaga militer Komando Armada (Koarmada) II TNI AL di Surabaya akan segera berubah. Tidak ada lagi suara bising dari genset kapal yang menyala sepanjang waktu. Kini, kapal-kapal perang Republik Indonesia (KRI) akan memanfaatkan listrik darat dari PLN sebagai sumber energi utama ketika bersandar di dermaga.
Inovasi layanan onshore electric connection ini adalah bentuk kolaborasi strategis antara PLN dan TNI AL untuk menghadirkan solusi efisiensi, mendukung penghematan anggaran negara, dan mempercepat transisi energi menuju Net Zero Emissions 2060.
Langkah monumental ini ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Yusep Wildan, dan General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir, pada Rabu (17/9) di Mabes TNI AL, Cipayung, Jakarta.
Menurut Laksamana Muda TNI Eko Sunarjanto, Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut, pemanfaatan jaringan listrik PLN ini adalah bagian dari strategi besar dalam memperkuat pertahanan laut sekaligus efisiensi operasional.
“Pemanfaatan jaringan listrik khusus untuk KRI yang bersandar di Dermaga Koarmada II adalah langkah tepat dalam rangka efisiensi dan penghematan anggaran negara. Dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar untuk genset, layanan ini jauh lebih efisien. Selain efisiensi biaya, solusi ini juga mendukung aspek lingkungan serta mengurangi beban logistik peralatan,” ucapnya saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI AL yang diwakili Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL Laksamana Pertama TNI Yusep Wildan dengan PLN yang diwakili General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir, di Markas Besar (Mabes) TNI AL, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (17/9).
Bagi Laksda Eko, manfaat itu hanyalah sebagian dari gambaran besar yang ingin dicapai. “Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PLN atas dukungan serta kerja kerasnya dalam menyiapkan layanan jaringan listrik khusus beserta peralatan pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) di Dermaga Koarmada II,” ujarnya.
Hadirnya listrik darat dari PLN mampu memangkas konsumsi bahan bakar solar kapal hingga 56%. Pengurangan ini sangat berarti, terutama dengan hadirnya KRI Brawijaya-320, kapal frigate terbesar di Asia Tenggara, yang kini memperkuat Koarmada II. Kapal-kapal sekelasnya yang akan segera bergabung tentu membutuhkan suplai energi besar yang efisien dan stabil.
Dari sisi PLN, layanan ini menandai sebuah lompatan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut proyek perdana ini sebagai simbol diversifikasi layanan perusahaan. PLN kini tidak hanya hadir untuk masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga memperluas peranannya ke sektor pertahanan.
“Keberhasilan ini bukan sekadar capaian teknis, melainkan simbol sinergi antara BUMN, dalam hal ini PLN, dengan TNI AL. Kami bangga dapat mendukung misi besar Kementerian Pertahanan dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ucap Darmawan.
Sejalan dengan itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menekankan manfaat konkret yang sudah bisa dirasakan. Menurutnya, pemanfaatan listrik PLN mampu mengurangi penggunaan solar hingga 56% saat kapal TNI AL bersandar. Ia pun mengapresiasi penuh kepercayaan yang diberikan oleh TNI AL.
“Kami ingin menyampaikan penghargaan dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada jajaran TNI AL, khususnya Koarmada II, atas kepercayaan yang diberikan kepada PLN untuk memberikan pelayanan khusus kepada kapal-kapal baru Koarmada II,” sambungnya.
Adi lalu menjelaskan bagaimana PLN menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan khusus armada laut. Bila rumah tangga biasanya dilayani dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan rendah 220 Volt, maka kapal perang membutuhkan pasokan yang berbeda.
“Biasanya, PLN melayani tegangan rendah 220 Volt di rumah-rumah, kemudian 20 kV, dan juga 150 kV untuk pelanggan besar dengan frekuensi 50 Hz. Namun, kebutuhan kapal ini unik, dayanya besar, 1.500 kW, dengan tegangan 690 Volt serta frekuensi 60 Hz. Karena itu, PLN harus menyesuaikan pelayanan secara khusus di sini,” jelas Adi.
Selain memperkuat pertahanan laut, proyek ini juga sejalan dengan peta jalan transisi energi nasional, yang menargetkan Indonesia mencapai Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat. Elektrifikasi sektor maritim seperti ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan target tersebut.
“Kolaborasi ini adalah pijakan untuk kerja sama yang lebih luas di masa mendatang,” tutup Adi. (red)
