Kabupaten Tangerang, Fixsnews.co.id Aset senilai Rp 67 miliar diselamatkan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Senin (14/7/2025). Aset
Program JMS Kejari Kabupaten Tangerang di SMPN 1 Cisoka, Fokus Tangkal Bullying dan Kenakalan Remaja
Kabupaten Tangerang, Fixsnews .co.id ,— Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang kembali laksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan fokus utama memberikan edukasi
JPU Tuntut Empat Penembak Bos Rental Penjara 7 Tahun
Kabupaten Tangerang, Fixsnews.co.id ,– Sidang kasus penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang — Merak kembali digelar. Dalam sidang lanjutan
Tersangka Pembacokan Satpam Sekolah Belum Diserahkan ke Kejaksaan
Kabupaten Tangerang, Fixsnews.co.id ,– Berkas perkara kasus pembacokan dua satpam SMKN 9 Cisoka masih ada di meja penyidik Polresta Tangerang. Kejaksaan
Sengketa Pabrik di Tangerang: Kepastian Hukum Dipertaruhkan, Paragon Dilaporkan ke Polisi
Tangerang, Fixsnews.co.id- Sengketa hukum atas kepemilikan pabrik di Jatake, Tangerang, kembali mencuat setelah kuasa hukum Akira Takei, Ujang Wartono, S.H, M.H., melaporkan
Peran Penting PPAT dalam Transaksi Properti di Indonesia
Fixsnews.co.id-Dalam setiap transaksi properti, memastikan bahwa semua persyaratan hukum dipatuhi adalah hal yang sangat penting. Proses verifikasi yang komprehensif oleh Pejabat Pembuat
Sanksi Administrasi dan Pidana: Risiko yang Mengintai Perusahaan yang Tidak Melaporkan SPT Tahunan
Fixsnews.co.id- Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa perusahaan yang belum atau tidak beroperasi tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun,
Kemudahan Proses Legalisasi Dokumen dengan Layanan Apostille di Indonesia
Fixsnews.co.id- Kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang sering mengurus dokumen untuk keperluan luar negeri! Sejak 4 Juni 2022, proses legalisasi dokumen menjadi
Kelompok HAM: Aturan ASN Boleh Berpoligami Bertentangan dengan Prinsip Kesetaraan Gender
Caption: ASN mengikuti upacara bendera. (Foto: Humas PANRB) Komnas Perempuan dan Amnesty Internasional Indonesia menyayangkan peraturan yang membolehkan ASN berpoligami. Peraturan gubernur
- 1
- 2
- …
- 6
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
