Caption; Pemkab Tangerang menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Suvarna Sutera untuk mengintegrasikan puluhan layanan administrasi dan perizinan dalam satu lokasi praktis.
TANGERANG, FIXSNEWS.CO.ID — Masyarakat Kabupaten Tangerang kini memiliki akses layanan publik yang semakin dekat dan praktis. Mal Pelayanan Publik (MPP) Suvarna Sutera disiapkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan terpadu, baik dari unsur pemerintahan maupun instansi lainnya dalam satu lokasi.
Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DPMPTSP Kabupaten Tangerang dengan calon tenant serta instansi pengisi MPP Suvarna Sutera di Hotel Lemo, Kamis (15/10/2026).
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa MPP Suvarna Sutera merupakan wujud komitmen Pemkab Tangerang dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, aman, nyaman, dan transparan.
“Masyarakat tidak perlu lagi mengurus layanan ke tempat yang berbeda-beda. Cukup datang ke satu tempat, berbagai urusan pelayanan bisa diakses. Ini konsep one stop service,” ujar Bupati Maesyal.
Ia menjelaskan, kehadiran MPP Suvarna Sutera tidak sekadar mendekatkan layanan administrasi kepada warga, tetapi juga memperkuat kemudahan perizinan bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Maesyal menginstruksikan seluruh petugas agar selalu mengedepankan keramahan, kecepatan, serta profesionalitas.
“Keberhasilan MPP bukan diukur dari megahnya gedung, tetapi dari bagaimana masyarakat dilayani dengan baik. Berikan pelayanan dengan prinsip SIP: Senyum, Integrasi dan Profesional,” tegasnya.
Bupati berharap kolaborasi yang terjalin antara Pemkab Tangerang, instansi vertikal, pengelola kawasan, dan seluruh tenant dapat menjadikan MPP Suvarna Sutera sebagai pusat layanan publik yang andal. “Pemerintah harus hadir, pelayanan harus mudah, dan masyarakat harus merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Rencananya, MPP Suvarna Sutera akan menyediakan sekitar 40 tenant yang siap melayani berbagai urusan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, pajak daerah, perizinan, layanan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, pertanahan, urusan keagamaan, hingga berbagai layanan publik lainnya. (Nan)
