Jakarta,Fixsnews.co.id- Dalam upaya memperkuat ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman dunia maya, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) bersama Keren Event selaku event organizer menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “National Cyber Security: Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Keamanan Siber Nasional” di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta pada Jumat (9/5/2025).
Di era digital yang terus berkembang pesat, keamanan siber menjadi isu krusial bagi kemajuan Indonesia. FGD ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk membahas tantangan, peluang, dan solusi strategis dalam memperkuat ketahanan siber nasional.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., didaulat menjadi Keynote Speech dengan memaparkan tentang digitalisasi pengadaan barang dan jasa di LKPP. Menurutnya, digitalisasi menjadi sistem penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dalam tiga tahun terakhir.
“Tren positif kinerja pengadaan merupakan langkah awal dengan integrasi sistem pengadaan, sehingga kita dapat lebih cepat memonitor progresnya. Tren ini juga mendorong LKPP untuk terus melakukan transformasi berkelanjutan dalam sistem pengadaan yang ada di pemerintahan saat ini,” ungkap Hendi, sapaan akrab Dr. Hendrar Prihadi.
Ia berharap program digitalisasi ini sejalan dengan visi misi program kerja Asta Cita Pemerintah, di mana pada 10 Desember 2024 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.
“Dalam upaya transformasi digital pengadaan, LKPP sangat menyadari bahwa keamanan sistem adalah syarat mutlak. Kami memohon bantuan BSSN RI agar upaya hari ini dapat melindungi LKPP dari ancaman hacker yang mencoba mengakses sistem kami,” ujarnya.
Salah satu tonggak sinergi LKPP dan BSSN, menurut Hendi, adalah pengembangan Aplikasi Pengamanan Dokumen (Apendo) untuk Pokja Pemilihan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), hasil kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi standar pengamanan dokumen penawaran pengadaan elektronik.
Selanjutnya, Kepala BSSN RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., juga memberikan Keynote Speech. Ia menyampaikan bahwa dari 276 juta penduduk Indonesia, sekitar 185 juta atau 66 persen sudah terakses internet menggunakan perangkat elektronik.
“Ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi pelaku ekonomi, memberikan ruang dan peluang bagi berbagai kegiatan usaha di sektor ekonomi dan bisnis dalam ruang siber,” ujar Nugroho.
Namun, ia juga menekankan bahwa kondisi ini membawa potensi kerentanan yang luar biasa. “Di dalam ruang yang minim regulasi ini terdapat kerentanan yang harus kita hadapi. Berbagai fenomena internasional menunjukkan bahwa serangan pada infrastruktur informasi yang vital dapat menimbulkan dampak yang sangat besar,” jelasnya.
Selama tahun 2020 hingga 2025, BSSN mencatat lebih dari 4 miliar anomali traffic di Indonesia. “Bahkan, ada studi yang menemukan lebih dari 25 miliar anomali traffic. Anomali trafik di internet adalah keadaan yang tidak normal atau menyimpang dari perilaku di ruang siber,” tambahnya.
Nugroho juga menekankan bahwa keamanan siber adalah jaringan besar di mana setiap simpul berdiri sendiri. “Ketahanan siber bersifat semesta, melibatkan pemerintah, penyelenggara negara, akademisi, swasta, industri, dan komunitas dalam semangat kolaboratif dan sinergis,” imbuhnya.
Kepala BSSN juga menyinggung soal penguatan regulasi keamanan siber, yaitu pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang saat ini sedang dibahas di internal pemerintah. Menurutnya, pengesahan RUU KKS merupakan amanat dari Prolegnas Prioritas 2025.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan pula perpanjangan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara BSSN dan LKPP tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., Kepala BSSN, dan Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., Kepala LKPP.
FGD kali ini dimoderatori oleh Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH., dengan narasumber pertama Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Nunil Pantjawati, BSc, ME., yang mewakili Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsekal Pertama TNI R. Tjahjo Khurniawan, S.T., M.Si., lalu narasumber kedua Deputi Bidang Keamanan Siber, Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, SSi., S.T., MSi..
Tak kalah menarik, narasumber ketiga Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI, Muchtarul Huda SH., yang mewakili Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI, Brigjen Pol. Alexander Sabar, SIK., MH., turut menyampaikan pandangannya terkait keamanan siber.
Lebih dari 100 peserta dari berbagai sektor turut hadir menjadi peserta FGD bersama sederet pimpinan Pusat Data dan Informasi Kementerian/Lembaga, perwakilan BSSN, LKPP, KOMDIGI, instansi pemerintah, serta pelaku industri teknologi, termasuk sejumlah tokoh strategis nasional ikut hadir berdiskusi.
Pada kesempatan ini, Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengaku bangga bisa menjadi moderator kegiatan diskusi yang sangat berkualitas karena dihadiri langsung para pemangku kepentingan dan pelaku di bidang keamanan ruang siber.
“Kami mendorong kolaborasi yang diungkapkan Kepala BSSN dan penggunaan aplikasi Apendo yang diungkapkan Kepala LKPP harus kita respon dengan sangat positif. Kolaborasi menjaga ruang siber dengan BSSN sudah kami lakukan dengan beragam kegiatan bersama BSSN,” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Pendiri dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.
Dari diskusi FGD yang sangat produktif ini, beberapa rekomendasi strategis pun disusun sebagai hasil dari kontribusi dan pemikiran para narasumber dan peserta FGD.
Rekomendasi yang dihasilkan antara lain; Rekomendasi kebijakan penguatan keamanan siber untuk BSSN, Identifikasi potensi kolaborasi sektor publik dan swasta, Peningkatan literasi keamanan digital di seluruh lapisan Masyarakat, Risalah diskusi sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional, Menjaga supply chain produk-produk impor yang dijual oleh anggota AKEN, lalu disahkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
Acara dilanjutkan dengan Cyber Security Solutions Forum, yang menghadirkan paparan teknologi dan solusi terkini dari empat perusahaan terkemuka, diantaranya PT Onesia Nusantara Evolusioner, PT Teknologi Sistem Nusantara, SonicWall, dan Onerah.
Masing-masing perusahaan memaparkan konsep solusi dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Diskusi interaktif bersama para narasumber menyoroti pentingnya keberpihakan pada produk dalam negeri, strategi edukasi publik, dan peran sektor swasta dalam memperkuat ekosistem keamanan digital nasional.
Pada kesempatan tersebut Ketua Umum AKEN, Sutardi Huang meyakini bahwa penguatan keamanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi titik tolak untuk membentuk kolaborasi yang solid, strategis, dan berkelanjutan antara semua pihak dalam menjaga dan mengamankan sistem pengadaan digital di Indonesia.” tutur Sutardi Ketua Umum AKEN.
Chief Operating Officer (COO) Keren Event, Laksa Ersa, menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang hadir. “Kami merasa terhormat dapat turut andil dalam penyelenggaraan kegiatan strategis ini yang menjadi momentum penting dalam mendorong sinergi penguatan keamanan siber nasional,” ujarnya.(red)
