Caption: NIFGS menilai kenaikan pajak di Indonesia berkaitan dengan tekanan fiskal dan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. Laporan ini mengulas dampak geopolitik, sosial, dan ekonomi serta seruan reformasi struktural.
Solo, Fixsnews.co.id— Kenaikan beban pajak yang dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir kembali menjadi sorotan publik. Nusantara Institute for Fiscal & Geopolitical Studies (NIFGS) menilai bahwa tekanan fiskal Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik dan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok (China). Temuan tersebut disampaikan dalam laporan analitis terbaru berjudul “Perpajakan di Indonesia dan Relevansi Teori Fiskal Ibn Khaldun: Perspektif Kritis dan Implikasi Geopolitik.”
Editor dan analis kebijakan fiskal NIFGS, Firman Arifianto, menyampaikan bahwa berbagai indikator menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap investasi, utang, dan aktivitas industri yang melibatkan perusahaan Tiongkok. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi tekanan fiskal pemerintah, yang kemudian tercermin dalam kebijakan pajak yang lebih agresif.
“Kenaikan pajak yang tidak wajar harus dilihat dalam konteks geopolitik dan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok,” ujar Firman.
Menurut analisis NIFGS, sejumlah faktor eksternal diyakini berperan dalam mempersempit ruang fiskal pemerintah, sehingga kebijakan pajak cenderung meningkat dan berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah.
Empat Kanal yang Dinilai Mempengaruhi Kebijakan Pajak
Dalam laporannya, NIFGS mengidentifikasi empat jalur utama yang disebut berkontribusi terhadap beban fiskal Indonesia:
1. Eksposur Utang Infrastruktur
Pinjaman proyek infrastruktur dari Tiongkok dinilai menimbulkan kewajiban jangka panjang dan kontrak yang dianggap kurang transparan, sehingga membatasi ruang fiskal pemerintah.
2. Sektor Ekstraktif dan Sumber Daya Alam
Operasi perusahaan asing di sektor pertambangan, termasuk yang berasal dari Tiongkok, disebut belum optimal dalam kontribusi perpajakan dan menimbulkan biaya pemulihan lingkungan.
3. Dominasi Industri dan Tenaga Kerja Asing
Industri berbasis investasi asing dinilai mendatangkan lapangan kerja, namun sebagian nilai tambah ekonomi kembali ke luar negeri.
4. Banjir Impor Murah
Masuknya produk impor murah disebut menekan industri lokal dan UMKM, sehingga basis pajak domestik melemah.
Analisis ini menekankan bahwa rangkaian faktor tersebut perlu diperhatikan dalam konteks kebijakan fiskal jangka panjang.
Teori Ibn Khaldun dan Implikasi Fiskal
Firman mengaitkan situasi ini dengan teori fiskal Ibn Khaldun, yang mengemukakan bahwa negara dalam kondisi tertekan cenderung menaikkan pajak secara berlebihan.
Menurutnya, tren kenaikan pajak yang memengaruhi masyarakat kelas menengah ke bawah dapat menjadi indikasi bahwa negara menghadapi tekanan struktural.
Dampak Sosial dan Politik
Laporan NIFGS menilai bahwa kebijakan pajak yang meningkat tanpa diimbangi distribusi beban yang adil berpotensi meningkatkan beban biaya hidup, memicu ketidakpuasan masyarakat serta membuka kerentanan politik akibat ketergantungan ekonomi pada pihak asing.
Sebagai penutup, NIFGS menyerukan perlunya penguatan kedaulatan fiskal melalui peninjauan kembali skema utang luar negeri, pemerataan beban pajak, terutama bagi korporasi besar serta penguatan industri nasional dan UMKM sebagai fondasi basis pajak yang sehat.
“Tanpa reformasi struktural, tekanan fiskal akan terus meningkat dan secara langsung membebani masyarakat yang paling rentan,” tegas Firman.(red)
