Jakarta, Fixsnews.co.id- Di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, telah dilaksanakan Exit Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang dihadiri oleh Jaksa Muda Intelijen. Kegiatan ini menandai akhir dari pendampingan Kejaksaan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlangsung selama tahun 2024. Proyek ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, PT Angkasa Pura, Komisi Pemilihan Umum, serta Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, yang merupakan satu-satunya BUMD yang mendapatkan pendampingan pada periode ini.
Dalam sambutannya, Plt. Direktur V JAM-Intelijen, Irene Putrie, menjelaskan bahwa Kejaksaan bertugas untuk memberikan pendampingan dalam rangka pengamanan, evaluasi, dan monitoring proyek pembangunan skala nasional. Tujuannya adalah agar proyek dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai anggaran. Kejaksaan juga memberikan dukungan saat menghadapi permasalahan atau potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat mengganggu kelancaran proyek.
Sofyan Sapar, Direktur Utama Perumdam Tirta Kerta Raharja, menyampaikan apresiasinya terhadap pendampingan Kejaksaan. Ia menjelaskan bahwa proyek yang dilaksanakan oleh Perumdam TKR, yaitu pemasangan jaringan perpipaan distribusi utama sepanjang 14 km dari IPA Cikokol ke Kecamatan Rajeg, bertujuan untuk meningkatkan akses air minum bagi 30 ribu sambungan rumah di Kabupaten Tangerang. Sofyan menekankan bahwa pendampingan Kejaksaan sangat bermanfaat mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan proyek, dan berharap agar pendampingan ini dapat terus berlanjut sebagai kontrol positif dari sisi yuridis untuk setiap proyek demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Sekretaris JAM Intelijen, Sarjono Turin, S.H., M.H., mewakili JAM Intelijen, menambahkan bahwa Pengamanan Pembangunan Strategis dapat membantu menyelesaikan permasalahan, terutama dari aspek hukum. Kegiatan ini mencakup pengamanan, pemberian bantuan hukum, serta pendampingan hukum. Dalam sambutannya, Sarjono juga melaporkan pencapaian luar biasa dalam program pengamanan PSN selama tahun 2024, di mana Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis telah mengawal 22 proyek PSN. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Kejaksaan, kementerian, BUMN, dan berbagai instansi lainnya untuk menjaga integritas dan efektivitas pelaksanaan proyek.(ADV)
