Caption; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi tuan rumah BRITACOF ke-7 di Jakarta bersama 38 administrasi pajak dunia untuk memperkuat kepastian hukum dan perpajakan digital.
JAKARTA, Fixsnews.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum internasional Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada 13–15 Oktober 2026. Forum ini dihadiri oleh 38 administrasi pajak serta 30 pengamat dari berbagai lembaga internasional untuk menjawab tantangan perpajakan global dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Forum berskala internasional ini dibuka secara resmi dengan mengusung tema “Smart Taxation, Shared Prosperity” (Perpajakan Cerdas, Kemakmuran Bersama). Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman serta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menghadapi transformasi bisnis modern, terutama perkembangan transaksi digital lintas batas dan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
“Melalui forum ini, kita saling belajar untuk memperbaiki pengelolaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Harapannya, wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajibannya dan dunia usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujar Bimo di Jakarta.
Dalam forum ini, delegasi memfokuskan pembahasan pada empat agenda utama: pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, peningkatan mutu pelayanan wajib pajak, penguatan kapasitas institusi, serta dialog terbuka dengan pelaku industri. Pembahasan teknis mencakup mekanisme pemajakan atas platform digital, identifikasi transaksi elektronik, pertukaran data keuangan antarnegara, dan respons terhadap perkembangan kecerdasan buatan.
Selain agenda diskusi bisnis digital, BRITACOF 2026 meluncurkan Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0 dan Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP) 2.0 sebagai panduan praktis administrasi perpajakan global. Kerjasama ini sejalan dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB 2030 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan transparan.
“Sebagai tuan rumah, Indonesia berharap kerja sama ini memberikan manfaat nyata. Bagi DJP, pengalaman yang dibagikan dalam forum ini dapat menjadi bahan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan kemampuan pegawai, dan menghadapi perubahan cara masyarakat menjalankan usaha,” pungkas Bimo.(Ben)
