Mendikbudristek Minta Pemangku Kepentingan Vokasi Ikut Mempromosikan SMK-D2 Kepada Industri

Bali, Fixsnews.co.id – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim meminta agar pemangku kepentingan vokasi untuk ikut mempromosikan SMK-D2 kepada industri. Karena dengan adanya kerja sama yang melibatkan industri dalam pendidikan, termasuk kurikulumnya, bisa mempermudah penyerapan tenaga kerja lulusan vokasi.

“Itu cara untuk menjamin perusahaan untuk peduli. Kita peduli kelulusan kita diserap industri,” kata Mendikbudristek saat saat bertemu dengan pemangku kepentingan pendidikan vokasi di Politeknik Negeri Bali (PNB), Kamis (7/10).

Nadiem mengatakan, program SMK-D2 Jalur Cepat yang berbasis kerja sama dengan dunia kerja menjadi salah satu program yang dirancang untuk mengatasi sejumlah tantangan dalam pendidikan vokasi. Program yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar Vokasi ini masuk dalam fokus pendanaan yang disebut dana padanan (matching fund).

“Dana padanan ini merupakan salah satu program terbesar yang dimiliki Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Industri dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

“Kita ingin semua berlomba mendapat matching fund. Industri banyak yang belum tahu tentang dana ini,”tambahnya.

Menteri Nadiem menjelaskan, industri yang berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya lulusan SMK melalui program D2 jalur cepat bisa mendapat dana padanan ini sesuai dengan nilai investasi yang dikeluarkan.
“Misalnya industri berinvestasi untuk membeli mesin, mendatangkan fasilitator full-time untuk melatih siswa dalam program ini, bisa mengajukan dana ini,” tuturnya.

Mendikbudristek juga mengingatkan bahwa setiap industri bisa menjadi universitas bagi mahasiswa.

Dalam program Kampus Merdeka, kata dia, mahasiswa tidak lagi hanya belajar di dalam kelas dan di program studi yang sama sampai lulus. Ada waktu satu semester sampai satu tahun bagi mahasiswa untuk belajar langsung di industri, dan itu bisa dibiayai pemerintah. “Industri di Bali, nih, misalnya, ingin mengambil 100 anak untuk ikut program Kampus Merdeka di perusahaannya, bisa dari PNB atau dari universitas lain, nanti biaya transportasi anak tersebut akan dibayar pemerintah, fasilitatornya juga. Tapi anak yang telah dilatih tersebut, bisa langsung direkrut oleh industri,” jelasnya.(ben)