PROBOLINGGO-Jatim | Fixsnews.co.id-Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melakukan langkah agresif dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Probolinggo Raya. Melalui sarasehan koordinasi yang dipimpin oleh Staf Khusus Mensos RI, Abd. Malik Haramain, pada Selasa (10/2/2026), pemerintah pusat menegaskan perlunya sinkronisasi data dan program pemberdayaan yang lebih nyata.
Pertemuan yang digelar di RM Masada, Desa Karanggeger, ini mempertemukan jajaran Dinas Sosial Kabupaten dan Kota Probolinggo, pendamping sosial, hingga koordinator lapangan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan realita di tingkat desa.
Abd. Malik Haramain menekankan bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan pengejawantahan dari agenda Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyoroti tiga pilar utama yang harus segera dioptimalkan:
Program Sekolah Rakyat: Inisiatif edukasi dan pelatihan untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
Pemberdayaan Masyarakat: Mengubah pola bantuan dari sekadar konsumtif menjadi produktif.
Optimalisasi DTSEN: Penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis tunggal penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
“Target nasional hanya dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah kebijakan yang terkoordinasi secara sistematis dan berkelanjutan,” tegas Malik Haramain.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rachmad Hidayanto, menyambut baik langkah pusat namun memberikan catatan penting terkait implementasi di lapangan.
Survei Lahan: Pemkab Probolinggo mendorong Kemensos dan Kementerian PUPR untuk segera mempercepat survei lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Pemberdayaan vs Bansos: Dinsos mengusulkan porsi program pemberdayaan ditingkatkan. “Bantuan sosial sifatnya sementara, sedangkan pemberdayaan adalah kunci agar masyarakat miskin dapat berdiri sendiri,” ujar Rachmad.
Dalam forum tersebut, para pendamping sosial menyuarakan kendala teknis terkait hasil pemutakhiran data DTSEN. Ditemukan adanya celah antara data yang terinput secara digital dengan hasil verifikasi dan validasi (verivali) faktual di lapangan.
Pentingnya Validasi Lapangan:
Menghindari potensi kesalahan distribusi bantuan (salah sasaran).
Memastikan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan akses program.
Meningkatkan akuntabilitas program pengentasan kemiskinan di mata publik.
Sarasehan ini menghasilkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan data secara berkala dan mempercepat realisasi infrastruktur sosial (Sekolah Rakyat). Dengan kolaborasi yang solid antara Kemensos, Pemerintah Daerah, dan para pendamping sosial, angka kemiskinan ekstrem di Probolinggo diharapkan dapat turun secara signifikan pada tahun 2026 ini.(Dilli)
