Caption: Bupati Probolinggo Gus Haris instruksikan seluruh OPD standby selama pemeriksaan interim BPK atas LKPD 2025 demi mempertahankan opini WTP ke-13.
Probolinggo, Fixsnews.co.id– Pemerintah Kabupaten Probolinggo resmi memulai pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Bupati Probolinggo, Mohammad Haris (Gus Haris), menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk standby penuh selama proses audit berlangsung.
Entry meeting digelar di Ruang Pertemuan Argopuro, Kamis (19/2/2026), didampingi Sekda Ugas Irwanto. Pemeriksaan pendahuluan ini akan berlangsung selama 30 hari oleh tim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dalam arahannya, Gus Haris menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan penyajian dokumen kepada tim pemeriksa.
“Hari ini diminta, usahakan hari ini tersedia. Keterlambatan data akan menghambat kinerja tim pemeriksa dan mempengaruhi opini,” tegasnya.
Bupati meminta seluruh Perangkat Daerah bersikap kooperatif. Dokumen harus tersedia di hari yang sama saat diminta.
Kepala OPD juga diwajibkan mendampingi langsung saat uji petik fisik di lapangan untuk memastikan lokasi dan akses siap diperiksa.
Untuk kebutuhan klarifikasi, pejabat yang hadir minimal setingkat Eselon IV atau pejabat fungsional yang memahami substansi. Delegasi kepada staf biasa atau tenaga kontrak tidak diperkenankan.
Selain itu, Bupati menetapkan aturan disiplin selama masa audit berlangsung.
Kepala OPD dan pejabat terkait dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Izin hanya diberikan untuk urusan sangat mendesak dengan persetujuan langsung dari Bupati atau Sekda.
Seluruh jajaran diminta berada di tempat guna memastikan koordinasi dengan tim BPK berjalan lancar.
Langkah ini diambil untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kabupaten Probolinggo sebanyak 12 kali berturut-turut.
“Target bersama adalah mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya. Pemeriksaan ini menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin akuntabel dan transparan,” lanjut Gus Haris.
Forum entry meeting turut dihadiri jajaran asisten sekda, inspektur, kepala dinas teknis, hingga Direktur RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas.
Tim BPK Jatim yang bertugas dipimpin oleh Pengendali Teknis Nurlaila dan Ketua Tim Pemeriksa Ida Fatmawati beserta anggota tim lainnya.(Dilli)
