Banten,Fixsnews.co.id- Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa kerja kolaboratif antar perangkat daerah merupakan kunci untuk meningkatkan capaian pembangunan di Provinsi Banten. Dalam arahannya pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X dan XI Tahun 2025 yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Karang Tanjung, Pandeglang, pada Rabu (18/6/2025), Andra Soni meminta seluruh pejabat administrator untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi di sub unit masing-masing demi mencapai target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029.
Andra Soni menjelaskan bahwa pelatihan PKA bertujuan untuk membentuk pejabat administrator yang memiliki kompetensi kepemimpinan taktikal dan kemampuan tinggi dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah pada unit kerjanya. Pejabat administrator ini akan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi jembatan antara level strategis (pimpinan tinggi) dan teknis (pelaksana) setiap kegiatan dan sistem manajemen kepegawaian.
“Pejabat struktural eselon III memiliki peranan yang menentukan dalam menangani isu-isu strategis yang memerlukan penanganan lintas lembaga atau wilayah,” ungkapnya.
Saat ini, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2029 sedang dibahas bersama DPRD Provinsi Banten. Ada delapan program prioritas yang perlu diimplementasikan dalam program dan kegiatan setiap perangkat daerah, yaitu Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani.
“Melalui kerja kolaboratif antar seluruh perangkat daerah, indikator makro pembangunan daerah Provinsi Banten diharapkan semakin meningkat secara berkesinambungan,” jelas Andra Soni.
Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE), diperlukan optimalisasi investasi di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, kelistrikan, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan layanan keuangan, yang didukung oleh sistem administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, untuk mengurangi angka kemiskinan, perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan terintegrasi sangat diperlukan.
Kepala BPSDM Provinsi Banten, Untung Saritomo, menjelaskan bahwa kegiatan PKA diikuti oleh 80 peserta, terdiri dari 12 peserta ASN Pemprov Banten dan 68 peserta dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Pelatihan ini akan berlangsung dari tanggal 18 Juni 2025 hingga 29 Oktober 2025 dengan metode Blended Learning, yang mencakup pembelajaran di kelas dan online.(Ded)
