SIDOARJO-Jatim | Fixsnews.co.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo memberikan catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun anggaran 2025. Dalam Sidap Paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Kamis (16/4/2026) siang, legislatif menyodorkan 29 poin rekomendasi sebagai rapor evaluasi bagi eksekutif.
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Abdillah Nasih bersama jajaran Wakil Ketua, serta dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, unsur Forkopimda, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Juru bicara DPRD Sidoarjo, M. Rojik, menegaskan bahwa rekomendasi ini adalah wujud fungsi pengawasan guna memastikan tata kelola pemerintahan tetap transparan dan akuntabel. Dua sektor yang menjadi perhatian serius adalah pendidikan dan kesehatan.
DPRD menyoroti masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan tingkat pengangguran. Sidoarjo mendesak OPD terkait untuk segera melakukan langkah konkret melalui:
Perluasan Akses: Layanan pendidikan inklusif hingga ke pelosok desa.
Beasiswa Strategis: Perbaikan distribusi 10.000 beasiswa kuliah dan kemitraan dengan dunia usaha.
Program Afirmasi: Memastikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
Meski dalam dokumen LKPj capaian indeks infrastruktur pendidikan dilaporkan terealisasi sebesar 96,37%, DPRD menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Berdasarkan temuan legislatif, masih banyak fasilitas sekolah yang memerlukan perhatian mendesak.
”Data di atas kertas mungkin terlihat bagus, namun fakta di lapangan menunjukkan masih ada 434 ruang kelas SDN dan 170 ruang kelas SMPN yang dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Kami meminta OPD memprioritaskan perbaikan sebelum kerusakan semakin parah,” tegas M. Rojik.
Di sektor kesehatan, DPRD Sidoarjo memberikan instruksi tegas terkait pembangunan RSUD Sedati yang sempat tertunda. Legislatif menuntut proyek tersebut harus tuntas tahun ini agar dapat beroperasi penuh pada tahun 2027, termasuk kesiapan SDM penunjangnya.
Selain itu, legislatif mengusulkan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) untuk menangani kerusakan jalan aspal yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan utama masyarakat Sidoarjo.
Menanggapi hujan rekomendasi tersebut, Ketua DPRD Abdillah Nasih berharap setiap pengaduan masyarakat yang masuk melalui dewan dapat ditanggapi lebih cepat oleh pemda.
Bupati Sidoarjo, Subandi, merespons positif masukan tersebut dan menginstruksikan seluruh jajaran kepala OPD untuk segera melakukan perbaikan kinerja sesuai poin-poin yang disampaikan legislatif.
”Rekomendasi ini adalah bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kinerja kita. Saya minta seluruh OPD segera menindaklanjuti demi keberlangsungan program pembangunan Sidoarjo yang lebih baik,” pungkas Bupati Subandi.(Dilli)
