Malang, Jatim | Fixsnews.co.id – Bupati Malang, HM. Sanusi, terus menggenjot pelaksanaan Program Sekolah Unggulan yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Program ini dirancang untuk menjangkau 33 kecamatan di Kabupaten Malang, dengan fokus pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, mengungkapkan bahwa sebagai langkah awal, terdapat 33 SDN dari total 1.061 SDN dan 40 SMP dari 97 SMPN yang akan menjadi proyek percontohan untuk Program Sekolah Unggulan. “Program ini merupakan bagian dari visi misi Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan pelayanan pendidikan yang berkualitas,” jelas Suwadji.
Untuk merealisasikan program ini, Pemkab Malang menjalin kerja sama dengan Universitas Negeri Malang (UM). “Kami telah mengajukan 33 SDN dan 40 SMP untuk mengikuti program ini. Beberapa kecamatan seperti Kepanjen, Singosari, Bululawang, Turen, Poncokusumo, dan Sumberpucung memiliki lebih dari satu sekolah yang diusulkan,” tambah Suwadji.
Suwadji menjelaskan bahwa 33 SDN yang diajukan mewakili masing-masing kecamatan di Kabupaten Malang. Sebelum diusulkan, jajaran korwil Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memastikan kelayakan sekolah-sekolah tersebut.
Sebagai langkah awal, tim dari Pemkab Malang dan UM telah melakukan rapat koordinasi untuk menyusun grand design program. Hasilnya, program ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, nasionalis, religius, dan kompetitif di tingkat global.
Dalam kesepakatan antara Pemkab Malang dan UM, tahap awal akan melibatkan diagnosa atau general check-up terhadap kondisi sekolah yang diusulkan. “General check-up ini akan mencakup data dapodik, sarana dan prasarana, kelengkapan sekolah, laboratorium, perpustakaan, jumlah guru, serta kualitas pengajaran. Prestasi akademik dan non-akademik juga akan dinilai,” ungkap Suwadji.
Dari 33 SDN dan 40 SMPN yang diusulkan, tidak semua sekolah dijamin akan lolos penilaian awal. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi untuk mencari pengganti. “Kami akan melakukan seleksi ketat, dan jika ada sekolah yang tidak memenuhi kriteria, kami akan mencari alternatif lain,” imbuh Suwadji.
Penilaian juga akan mempertimbangkan kualitas tenaga pengajar, dengan target nilai rata-rata minimal sembilan untuk empat mata pelajaran: Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. “Untuk mencapai target ini, diperlukan guru yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai. Jika guru memerlukan pelatihan, UM akan menyediakan pendampingan,” tutup Suwadji.(Dilli)
