Caption: Nilai transaksi kripto Indonesia 2025 capai Rp482,23 triliun, tapi pangsa pasar global menyusut karena biaya tinggi. Tokocrypto dorong regulasi efisien & likuiditas.
Jakarta, Fixsnews.co.id— Nilai transaksi aset kripto Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp482,23 triliun, angka yang sering dipandang sebagai indikator kuatnya aktivitas pasar domestik. Namun, posisi Indonesia di peta perdagangan kripto global justru mengalami pelemahan konsisten.
Data perdagangan kripto global 2021–2025 menunjukkan pangsa pasar Indonesia menurun tajam, dari 0,04570% pada 2021 menjadi 0,01965% pada 2025. Tren ini terjadi di tengah pemulihan volume perdagangan kripto global, menandakan Indonesia tertinggal dalam memanfaatkan momentum pasar.
Tekanan mulai terasa sejak 2022 dengan diberlakukannya PMK 68/2022, yang mengenakan pajak transaksi kripto 0,20% (kini 0,21%) tanpa memperhitungkan untung atau rugi. Pajak ini berdampak pada trader aktif dan penyedia likuiditas yang mengandalkan volume tinggi dengan margin tipis.
Pada 2024, situasi diperberat dengan hadirnya Bursa Aset Kripto resmi di bawah Bappebti, menambah biaya kliring dan settlement sekitar 0,04% per transaksi. Kini, total biaya per transaksi mencapai 0,25%, relatif tinggi dibanding standar global yang sensitif terhadap efisiensi biaya.
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menilai tren ini perlu perhatian serius. “Angka transaksi besar secara nominal tidak selalu mencerminkan daya saing. Likuiditas kripto sangat sensitif terhadap biaya. Jika biaya domestik lebih tinggi dibanding yurisdiksi lain, perdagangan akan mencari pasar lebih efisien.”
Calvin menambahkan, tanpa penyesuaian kebijakan, Indonesia bisa kehilangan posisi strategis di ekosistem kripto global, meski jumlah pengguna meningkat.
“Pertumbuhan pengguna positif, tapi belum cukup. Yang perlu dijaga adalah likuiditas dan volume perdagangan tetap di dalam negeri.”
Bandingkan dengan Thailand, yang menghapus pajak capital gain kripto hingga 2029 dan membebaskan PPN di bursa berlisensi untuk menjaga likuiditas. Uni Emirat Arab bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali, menjadikannya hub kripto global.
Pertumbuhan Jumlah Konsumen, Aktivitas Pasar Masih Tertekan
Data OJK menunjukkan transaksi kripto Indonesia 2025 lebih rendah dari 2024 yang mencapai Rp650,61 triliun, dan jauh dari puncak 2021. Namun, jumlah konsumen terus naik menjadi 19,56 juta per November 2025.
Calvin menekankan pentingnya keseimbangan. “Indonesia punya potensi dari sisi jumlah pengguna. Tantangannya adalah menciptakan struktur biaya dan regulasi yang mendorong perdagangan aktif, bukan justru mengalihkan likuiditas keluar negeri,” katanya.
Hadirnya bursa kripto baru memperkuat infrastruktur pasar, tapi tanpa evaluasi struktur biaya dan kebijakan fiskal, langkah ini berisiko menambah kompleksitas tanpa meningkatkan daya saing.
Akhirnya, angka Rp482,23 triliun perlu dibaca kritis: lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dan jauh dari puncak 2021. Data ini jelas menunjukkan biaya perdagangan tinggi berbanding lurus dengan menurunnya peran Indonesia di pasar global.
“Ke depan, kuncinya adalah keseimbangan. Regulasi penting untuk perlindungan konsumen, tapi daya saing harus dijaga. Kebijakan mendukung efisiensi pasar tidak bisa ditunda,” tutup Calvin.(red)
