PROBOLINGGO-Jatim | Fixsnews.co.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus mengeskalasi arsitektur tata kelola keuangan daerah berbasis sistem digital terintegrasi. Guna memperkuat akuntabilitas fiskal dan mempercepat serapan anggaran, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar agenda strategis Pembinaan Penatausahaan Keuangan Bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (18/6/2026).
Agenda penyelarasan instrumen fiskal ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Agus Mukson, serta Kepala BPPKAD, Kristiana Ruliani. Sebanyak 162 aparatur delegasi lintas sektor—terdiri dari Kasubbag Keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, serta operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)—diisolasi dalam asistensi teknis berkelanjutan.
Dalam arahannya, Sekda Ugas Irwanto memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran bendahara dan operator yang diposisikannya sebagai aktor kunci di garda depan keuangan. Sinergi ini berhasil mengantarkan Pemkab Probolinggo mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 13 kali berturut-turut.
Garis Kebijakan Sekda Probolinggo Mengenai Good Governance:
Aktor Kunci Birokrasi: Tidak ada kepala OPD atau pimpinan daerah yang sukses tanpa dukungan akurasi pelaporan dari para bendahara dan operator.
Adaptasi Sistem Siber: Pola kerja konvensional wajib ditinggalkan. Pengawas eksternal kini memantau sistem keuangan secara terintegrasi dan seketika, sehingga ketelitian data mutlak diperlukan.
Misi WTP Ke-14: Kedisiplinan penatausahaan tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebagai modal utama untuk merebut kembali opini WTP ke-14 pada tahun depan.
Pada forum ini, Kepala BPPKAD, Kristiana Ruliani, memperkenalkan terobosan baru bernama Loket SAE. Inovasi digital ini memangkas birokrasi penatausahaan keuangan daerah secara signifikan.
Mekanisme Kerja Platform Loket SAE:
Sistem ini mengintegrasikan tiga tahapan krusial secara elektronik: Pengajuan Mandiri \rightarrow Verifikasi Siber \rightarrow Penerbitan Dokumen. Melalui integrasi ini, seluruh pergerakan berkas dari Surat Perintah Membayar (SPM) hingga terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dipantau oleh OPD secara real-time, sehingga proses penyerapan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan bebas pungli.
Melalui sinergi bimbingan teknis yang dipandu oleh narasumber ahli dari Bank Mandiri Cabang Surabaya, Bank Jatim Cabang Kraksaan, dan tim internal BPPKAD, Pemkab Probolinggo optimistis target realisasi anggaran semester pertama dapat tercapai secara maksimal. Langkah penetapan indikator data yang presisi ini diharapkan mampu meminimalkan temuan administratif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun anggaran. (DILLI)
