Caption: Wagub Banten Achmad Dimyati mendorong desa memanfaatkan lahan tidur dan potensi lokal untuk memperkuat kemandirian pangan.
SERANG, Fixsnews.co.id— Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mendorong seluruh desa di Provinsi Banten memanfaatkan lahan tidur untuk memperkuat kemandirian pangan.
Dorongan tersebut disampaikan Dimyati saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Apdesi) Merah Putih Provinsi Banten di Aston Anyer Beach Hotel, Kabupaten Serang, Jumat (7/8/2026).
Menurut Dimyati, pemanfaatan lahan tidur penting dilakukan di tengah kondisi pangan global yang saat ini menghadapi tantangan.
Apalagi, pemerintah pusat telah menyediakan berbagai program yang dapat dioptimalkan pemerintah desa untuk mewujudkan kemandirian pangan sesuai potensi masing-masing wilayah.
“Misalnya tadi yang dicontohkan ada desa melon, karena desa tersebut memproduksi banyak melon. Kemudian desa nanas, ikan serta tematik lainnya,” kata Dimyati.
Ia meyakini konsep desa tematik yang telah berjalan di sejumlah daerah dapat direplikasi oleh desa-desa di Banten.
Dimyati juga menilai Banten memiliki peluang besar untuk menjadi daerah prioritas dalam pelaksanaan program kemandirian desa karena Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) berasal dari Banten.
“Saya yakin Banten ini menjadi prioritas menjalankan program-program dalam rangka mewujudkan kemandirian desa,” katanya.
Dimyati meminta dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten ikut mendorong realisasi program tersebut.
Koordinasi, kata dia, perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa agar program yang telah siap dapat segera dijalankan.
“Kalau yang sudah siap segera didorong supaya segera dikerjakan, segera ditindaklanjuti supaya nanti hasilnya bisa cepat dan manfaatnya buat desa dan masyarakat. Saya ingin desa yang ada di Provinsi Banten maju dan mandiri,” harapnya.
Apdesi Merah Putih Dorong Sinergi Pemerintah
Ketua Umum DPP Apdesi Merah Putih Anwar Sadat mengatakan, Musda merupakan bagian dari rangkaian tata cara organisasi ketika masa kepengurusan dan jabatan telah selesai.
Menurut Anwar, agenda tersebut juga menjadi bagian dari proses legalisasi kepengurusan Apdesi Merah Putih di tingkat provinsi.
“Apalagi semenjak transformasi menjadi Apdesi Merah Putih, genapnya di tanggal 25 Agustus ini sudah satu tahun, maka pengurus DPP secara berkala terus melakukan roadshow untuk acara pelantikan ataupun musyawarah daerah di seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka melegalkan kepengurusan di masing-masing provinsi untuk Apdesi Merah Putih,” katanya.
Anwar berharap legalitas kepengurusan tersebut dapat melahirkan gerakan yang memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, Apdesi Merah Putih harus menjadi bagian terdepan dalam implementasi dan evaluasi program nasional yang berkaitan dengan desa.
“Dalam hal ini terkait program bisnis nasional, Apdesi Merah Putih harus menjadi garda terdepan dalam tantangan implementasi, juga dalam evaluasi terkait hal-hal yang di luar konsep dan definisi apa yang menjadi visi dan misi Presiden Prabowo,” paparnya.
Mendes PDT Dorong Desa Kembangkan Potensi Lokal
Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto berpesan kepada peserta Musda I DPD Apdesi Merah Putih Provinsi Banten untuk menjaga kekompakan dan keguyuban.
Hal tersebut dinilai penting untuk mengeksekusi berbagai program strategis Presiden Prabowo yang banyak diarahkan ke desa, salah satunya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Terkait program desa tematik, Yandri mengatakan Kemendes PDT telah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Salah satu program yang disebutnya adalah RASMINA untuk budidaya ikan air tawar.
“Itu kan ada RASMINA yaitu untuk budidaya ikan air tawar, bisa ikan lele, ikan nila, ikan bawal tergantung bibitnya yang bisa diadakan dan dikembangkan,” ujarnya.
Yandri juga menyebut program Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (SEHATI) yang dikembangkan Kemendes PDT.
Program tersebut tidak harus berbentuk desa tematik, tetapi dapat dikembangkan melalui konsep desa wisata seperti yang terdapat di Kecamatan Padarincang dan Kecamatan Mandalawangi.
Kemendes PDT, lanjut Yandri, juga membuka akses pasar internasional ke 59 negara bagi produk unggulan desa untuk ekspor.
Saat ini, telah terbentuk 338 desa ekspor dengan nilai transaksi hampir Rp1 triliun.
“Jadi bisa buat desa jahe, desa bawang merah, desa serai, desa pisang, desa melon, desa tomat, desa cabai, semuanya bisa, tergantung potensi desa itu masing-masing sehingga nanti akan jadi terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Yandri, pengembangan komoditas desa tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan lokal.
“Di samping kita memenuhi kebutuhan lokal untuk MBG, untuk KDMP, untuk masyarakat, bisa kita berusaha ekspor dan kami sudah punya offtaker-nya di 59 negara,” katanya menambahkan.(Ded)
