Caption: Gubernur Khofifah salurkan Rp7,7 miliar bansos di Kabupaten Pasuruan, fokus pengentasan kemiskinan ekstrem dan mitigasi penghapusan 1,48 juta data PBI Jaminan Kesehatan.
PASURUAN, Fixsnews.co.id– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelontorkan bantuan sosial senilai Rp7.735.250.000 di Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026) sore. Dana tersebut difokuskan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem serta mitigasi persoalan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Kunjungan kerja ini disambut Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Sekda Yudha Triwidya Sasongko.
Total anggaran Rp7,7 miliar dialokasikan untuk penguatan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan desa.
Bantuan Individu dan Keluarga
Skema bantuan yang disalurkan meliputi:
PKH Plus: Rp3,494 miliar untuk 1.747 keluarga (@Rp2 juta).
Kemiskinan Ekstrem: Rp2,254 miliar untuk 1.503 jiwa (@Rp1,5 juta).
Penyandang Disabilitas: 83 jiwa (@Rp3,6 juta).
Beasiswa KIP Putri/PPKS Jawara: 110 jiwa (@Rp3 juta).
Zakat Produktif: 30 jiwa (@Rp500 ribu melalui BUMD Jatim).
Pemberdayaan Desa
Melalui program pemberdayaan desa, bantuan disalurkan untuk:
BUMDESA: Rp300 juta bagi 3 desa (@Rp100 juta).
Desa BERDAYA: Rp200 juta bagi 2 desa (@Rp100 juta).
JATIM PUSPA: Rp441,35 juta untuk 3 desa.
Dalam sambutannya, Khofifah menyoroti penghapusan data PBI per Januari 2026 yang mencapai 1,48 juta orang di tingkat provinsi.
Menurutnya, jumlah tersebut signifikan dan membutuhkan mitigasi serius agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan gratis.
“Saya minta pilar-pilar sosial seperti Tagana, TKSK, dan pendamping PKH terus mendampingi masyarakat. Reaktivasi kepesertaan PBI harus berjalan baik,” tegasnya.
Apresiasi untuk Pilar Sosial
Sebanyak 182 personel pilar sosial menerima tali asih, terdiri dari TKSK, Tagana, Pendamping Disabilitas, dan SDM PKH Plus.
Bupati Rusdi Sutejo menyatakan dukungan Pemprov Jatim menjadi dorongan kuat bagi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasuruan.
Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi data agar program tepat sasaran dan efisiensi anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.(Dilli)
