Caption: PUKIS mendesak evaluasi total sistem perkeretaapian usai kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur serta menuntut pertanggungjawaban negara.
JAKARTA,Fixsnews.co.id— Kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) sekitar pukul 20.50 WIB, mendapat sorotan tajam dari Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS). Lembaga ini mendesak evaluasi total sistem perkeretaapian nasional serta meminta pertanggungjawaban negara.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4), menyampaikan duka cita atas insiden tersebut sekaligus menilai kejadian ini sebagai catatan serius dalam keselamatan transportasi nasional.
PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian. Selain itu, PUKIS juga mendorong perombakan besar, termasuk pencopotan pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan PT KCI guna menjamin akuntabilitas publik.
PUKIS turut mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) agar melakukan investigasi secara transparan dan akuntabel. Dalam pernyataannya, PUKIS juga mengapresiasi peran tim penyelamat di lapangan, namun mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada kinerja KNKT dan Basarnas.
Dalam analisis awal, PUKIS menyebut kecelakaan diduga bermula dari insiden temperan KRL oleh sebuah taksi di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur. Kejadian tersebut diduga memicu gangguan sistem yang kemudian berujung pada insiden lanjutan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL lain di lintasan yang sama.
PUKIS menilai adanya kemungkinan efek domino akibat kegagalan sistem dalam mengendalikan dampak awal. Dugaan ini masih menunggu hasil investigasi resmi dari KNKT, termasuk kemungkinan faktor teknis seperti persinyalan maupun faktor non-teknis seperti human error.
Selain itu, PUKIS menyoroti penanganan awal di lokasi kejadian yang dinilai belum optimal. Pada menit-menit krusial, area disebut belum sepenuhnya steril dan sempat terjadi kerumunan, termasuk aktivitas siaran langsung oleh warga yang berpotensi menghambat proses evakuasi.
PUKIS juga menuntut penyelidikan tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi turut menelusuri kemungkinan kelalaian regulator, operator, serta pihak lain yang terlibat.
Untuk mencegah kejadian serupa, PUKIS mendorong percepatan pembangunan jalur double-double track di wilayah Jabodetabek guna memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh. Selain itu, modernisasi sistem persinyalan dan penanganan perlintasan sebidang dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Di sisi lain, PUKIS mengkritik kehadiran pihak yang dinilai tidak berkepentingan di lokasi kejadian karena berpotensi mengganggu proses evakuasi dan menunjukkan lemahnya koordinasi.
PUKIS menegaskan bahwa perbaikan sistem keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terulang.(Ben)
