Caption: Pemkot Pasuruan menyelaraskan rencana aksi pembangunan 2026–2027 seluruh OPD dengan lima pilar prioritas daerah untuk memastikan program berdampak bagi masyarakat.
PASURUAN,Fixsnews.co.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menggelar forum Pemaparan Rencana Aksi Program Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2026 dan 2027 di Gedung Gradika, Kota Pasuruan.
Kegiatan tersebut menjadi langkah konsolidasi untuk menyelaraskan program kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar sesuai dengan visi, misi, serta target pembangunan daerah.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo atau Mas Adi menegaskan keberhasilan instansi pemerintah tidak hanya dilihat dari besarnya serapan anggaran maupun jumlah pembangunan fisik, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Tugas utama kita adalah memberikan pelayanan terbaik. Jangan hanya membangun sesuatu yang besar tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh warga. Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan berorientasi hasil,” tegas Mas Adi.
Dalam forum tersebut, Mas Adi meminta seluruh OPD mengunci dan menyelaraskan dokumen Rencana Aksi 2026–2027 dengan lima pilar utama pembangunan Kota Pasuruan.
Lima pilar tersebut meliputi:
Tata Kelola dan Pelayanan Publik, melalui penguatan akuntabilitas birokrasi serta peningkatan kualitas layanan.
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kompetensi aparatur.
Perekonomian Daerah, melalui penguatan daya saing ekonomi lokal dan UMKM.
Kesejahteraan Masyarakat, termasuk upaya menekan kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan, dengan penyediaan infrastruktur dasar yang ramah lingkungan.
Sejumlah perangkat daerah turut memaparkan program prioritas untuk periode 2026–2027.
Dinas Perhubungan (Dishub) menyampaikan rencana penataan dan optimalisasi pengelolaan parkir tepi jalan umum melalui pemetaan potensi berbasis digital.
Langkah tersebut juga mencakup optimalisasi penerimaan retribusi daerah serta pengawasan dan penertiban juru parkir liar guna meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) memaparkan program penanganan kawasan permukiman kumuh, pembaruan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman.
DPRKP juga memprioritaskan peningkatan layanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), penyediaan air minum bersih, serta rehabilitasi rumah layak huni.
Selain pembangunan fisik, Pemkot Pasuruan juga memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkot menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah perguruan tinggi untuk membuka peluang tugas maupun izin belajar bagi pegawai.
Pemaparan rencana aksi pembangunan tersebut akan dilanjutkan secara bertahap kepada OPD lainnya untuk memastikan efektivitas tata kelola pembangunan Kota Pasuruan pada 2026 dan 2027.
(Dilli)
