Caption;Warga Kota Tangerang mendesak Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang segera menertibkan kabel utilitas semrawut di Karang Tengah. Aktivis ingatkan ancaman gugatan PMH jika diabaikan.
TANGERANG, Fixsnews.co.id – Warga Kota Tangerang mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang segera mengambil langkah konkrit menertibkan jalinan kabel fiber optik (FO) dan utilitas yang melilit semrawut serta mengancam keselamatan publik di kawasan Karang Tengah dan Ciledug, Minggu (20/9/2026).
Meskipun penertiban kabel utilitas sempat digelar di sepanjang Jalan Raden Fatah, Kecamatan Ciledug pada Rabu (15/7/2026), warga menilai aksi tersebut belum menyentuh seluruh titik rawan secara menyeluruh.
Berdasarkan pantauan visual media Fixsnews.co.id pada Minggu (20/9/2026), bentangan kabel hitam tampak melilit tebal dan menjuntai kendor di Gang H. Amin serta Jalan HOS Cokroaminoto, Karang Tengah. Jaringan kabel berbeban berat itu menggantung rendah tepat di atas jalur lalu lintas serta permukiman warga.
Warga Ciledug Merasa Belum Merdeka dari Bau Sampah dan Krisis Air Bersih
Pran, seorang warga Kota Tangerang, mengungkapkan keresahannya atas keberadaan kabel tak beraturan yang bukan lagi sekadar merusak estetika, melainkan telah menjadi ancaman nyata bagi pengendara dan pejalan kaki.
“Warga butuh tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi kabel semrawut, bukan sibuk menjelaskan kajian dan seremonial saja,” tegas Pran kepada Fixsnews.co.id, Sabtu (19/9/2026).
Pran juga menyoroti kebiasaan pekerja vendor yang sering memasang jaringan kabel baru pada malam hari tanpa pengawasan ketat. Ia meminta pihak berwenang memberikan sanksi tegas kepada instansi atau penyelenggara jaringan yang mengabaikan keselamatan publik.
Aktivis kebijakan publik Ibnu Jandi mengatakan apabila masyarakat mengalami kerugian akibat kabel semrawut, maka wajar jika mereka menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut.
Kabel semrawut di tengah kota jelas melanggar hukum karena menimbulkan bahaya bagi warga, merusak estetika kota, dan dapat mengganggu fungsi utilitas lain seperti drainase.
Pelanggaran ini diatur oleh undang-undang ketenagalistrikan dan telekomunikasi, serta peraturan daerah yang mewajibkan penyelenggara jaringan untuk menjaga keamanan dan kerapian kabel.
Warga yang dirugikan dapat melaporkan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak menindaklanjuti laporan tersebut.
“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah penertiban kabel semrawut yang berada di ruang publik milik jalan. Jika hal tersebut diabaikan, maka pemerintah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Sebagaimana diketahui bahwa terdapat 2 jenis PMH yang diatur dalam 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, ” ungkapnya.
Ibnu Jandi menegaskan Satpol PP harus segera menertibkan dan mengenakan sanksi tegas kepada provider maupun PLN yang menyalahi aturan.(Ben)
