Caption; Pemerintah menata kelola guru mulai 2027. Sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu diangkat otomatis jadi penuh waktu dan dialihkan menjadi pegawai pusat.
JAKARTA, FIXSNEWS.CO.ID – Pemerintah resmi menyiapkan pembenahan tata kelola dan penataan guru mulai tahun 2027 guna memberikan kepastian status serta menjamin keberlanjutan layanan pendidikan nasional di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan strategis ini mencakup pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, alih status pegawai pusat, hingga rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru secara bertahap.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu akan dialihkan statusnya secara otomatis tanpa perlu mengikuti ujian seleksi ulang.
“Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Jumlah guru PPPK paruh waktu sebanyak 242.482 orang,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Selain penataan PPPK paruh waktu, pemerintah juga membuka peluang bagi 935.316 guru PPPK yang memenuhi syarat administrasi untuk beralih status menjadi PNS. Proses seleksi dan alih status menjadi pegawai pemerintah pusat ini dijadwalkan berlangsung bertahap mulai 2027 hingga 2029.
Untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik, rekrutmen CPNS guru disiapkan secara bertahap guna memenuhi kuota kebutuhan sebanyak 464.856 orang. Tahap rekrutmen awal dimulai pada 2027, dengan penugasan perdana sebagai pegawai pusat pada 2028.
Guna menjaga kelancaran layanan belajar-mengajar, Kemendikdasmen juga memberikan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap diperbolehkan mengajar setelah 31 Desember 2026.
Dukungan penataan ini diperkuat lewat Pagu Alokasi Anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp89,10 triliun, naik Rp28 triliun dari pagu sebelumnya sebesar Rp61,10 triliun. Dari tambahan tersebut, sebesar Rp23 triliun dialokasikan khusus untuk gaji dan tunjangan alih status PPPK paruh waktu ke penuh waktu, serta Rp5 triliun untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
“Alokasi anggaran Kemendikdasmen difokuskan untuk mendanai beberapa Program Kerja Prioritas Nasional dan program Prioritas Kementerian antara lain, Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, inisiatif awal untuk pelaksanaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, bantuan perlengkapan sekolah, Sekolah Nasional Terintegrasi, Studio Guru, Digitalisasi Pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, gaji dan tunjangan PPPK guru,” kata Abdul Mu’ti.
Kemendikdasmen juga telah mengajukan usulan tambahan anggaran TA 2027 sebesar Rp157,76 triliun untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.(red)
