Caption; Bupati Malang H. M. Sanusi menyambut entry meeting pemeriksaan kepatuhan belanja TA 2025–2026 oleh BPK RI Jatim untuk perkuat tata kelola keuangan dan aset daerah.
MALANG, Fixsnews.co.id – Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Pemkab Malang TA 2025–2026 di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (21/9/2026) siang.
Pertemuan tersebut menandai dimulainya pemeriksaan pendahuluan (preliminary audit) yang akan berlangsung selama 20 hari kerja, terhitung mulai 21 September hingga 10 Oktober 2026.
Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan ini mengevaluasi pengelolaan anggaran belanja daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Adapun objek yang diperiksa mencakup belanja konstruksi dan nonkonstruksi, hibah, bantuan sosial (bansos), belanja modal, serta Belanja Tidak Terduga (BTT).
Selain transaksi belanja, BPK RI juga memfokuskan evaluasi pada penataan barang milik daerah, termasuk pemanfaatan aset bekas fasilitas pendidikan yang menganggur agar dapat dikelola kembali secara ekonomis dan legal.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sanusi yang didampingi Sekretaris Daerah Dr. Ir. Budiar, M.Si. menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersikap kooperatif dan transparan selama audit berlangsung.
“Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen mendukung penuh proses pemeriksaan ini dengan menyiapkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan, serta memastikan perangkat daerah terkait proaktif memberikan informasi maupun klarifikasi. Kami berharap pemeriksaan ini berjalan lancar dan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan serta pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel,” tegas Bupati Sanusi.
Melalui pendampingan Inspektorat Kabupaten Malang, Pemkab Malang memastikan seluruh koordinasi teknis dengan Tim BPK RI Perwakilan Jatim berjalan efektif guna mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yang bersih. (Dilli)
