Caption: Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menginstruksikan seluruh camat turun langsung ke lapangan untuk memetakan potensi wilayah dan memperkuat implementasi Kecamatan SAE berbasis data terpadu.
PROBOLINGGO, Fixsnews.co.id – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menginstruksikan seluruh camat untuk turun langsung ke lapangan guna memetakan potensi wilayah secara faktual. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi program Kecamatan SAE yang mengedepankan integrasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Instruksi tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi Implementasi Kecamatan SAE dan Mapping Potensi Kewilayahan di Ruang Pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Senin (22/6/2026).
Rakor strategis tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, para Asisten Sekda, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran camat se-Kabupaten Probolinggo.
Agenda utama rapat difokuskan pada sinkronisasi data lintas sektor guna menghindari tumpang tindih program kerja sekaligus memperkuat koordinasi pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Camat Kraksaan Puja Kurniawan dan Camat Maron Nurhafiva memaparkan prototype implementasi kewilayahan sebagai bagian dari pengembangan konsep Kecamatan SAE.
Program tersebut dibangun melalui lima klaster utama pembangunan daerah, yakni SAE Pemerintahan, SAE Ekonomi, SAE Pendidikan dan Kesehatan, SAE Infrastruktur, serta SAE Sosial.
Pada klaster pemerintahan, fokus diarahkan pada transparansi administrasi, efisiensi birokrasi, dan integrasi data satu pintu. Sementara sektor ekonomi menitikberatkan pada identifikasi komoditas unggulan dan penyelesaian hambatan pasar di tingkat desa.
Adapun sektor pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk memetakan kerawanan sosial, kebutuhan layanan kesehatan dasar, serta penanganan angka putus sekolah. Sedangkan sektor infrastruktur dan sosial difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah serta kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.
Dalam arahannya, Bupati Haris menegaskan bahwa camat tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif berbasis angka.
Menurutnya, pemetaan potensi dan permasalahan wilayah harus dilakukan melalui verifikasi langsung di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan hanya bicara data angka. Camat harus turun ke bawah, melihat dengan mata kepala sendiri seberapa mendesak persoalan yang ada di lapangan, mulai dari kondisi jalan, jembatan, hingga fasilitas dasar lainnya. Untuk aspek sosial, harus dipahami secara langsung dan manusiawi, bukan sekadar kompilasi deretan angka di atas meja,” tegas Haris.
Ia menjelaskan, sektor ekonomi harus mampu mengidentifikasi hambatan distribusi produk lokal dan potensi komoditas unggulan di setiap kecamatan.
Sementara pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah akan menetapkan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi anggaran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk sektor infrastruktur, camat diminta melakukan verifikasi fisik terhadap jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan serta memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan usulan prioritas pembangunan yang akan diteruskan kepada OPD teknis terkait.
Bupati Haris juga mengapresiasi paparan awal yang disampaikan Camat Kraksaan dan Camat Maron. Menurutnya, model tersebut dapat menjadi contoh pembelajaran bersama bagi seluruh aparatur kewilayahan di Kabupaten Probolinggo.
Ke depan, seluruh data geospasial dan potensi sektoral dari masing-masing kecamatan akan diintegrasikan ke dalam sistem big data terpadu milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Sistem tersebut diharapkan menjadi acuan utama bagi bupati dan seluruh OPD dalam mengambil keputusan secara cepat, akurat, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.
Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti berbagai persoalan pelayanan publik maupun kerusakan infrastruktur tanpa terkendala proses administratif yang berlarut-larut.(Dilli)
