MALANG-Jatim | Fixsnews.co.id-Pemerintah Kabupaten Malang mempertegas komitmennya dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah. Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 secara daring dari Ruang Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (2/4/2026) pagi.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (DJPKN) BPK RI ini menandai dimulainya audit rinci terhadap penggunaan anggaran negara di wilayah Kabupaten Malang.
Entry Meeting yang dimulai pukul 09.30 WIB ini merupakan prosedur standar namun krusial dalam siklus akuntansi pemerintahan. Tim pemeriksa BPK RI akan melakukan bedah data pada beberapa sektor vital, antara lain:
Belanja Aset dan Modal: Memastikan pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur sesuai dengan regulasi dan fisik di lapangan.
Sektor Pendapatan: Validasi sumber-sumber pendapatan daerah agar tidak terjadi kebocoran.
Manajemen Kas Daerah: Pemeriksaan arus kas guna menjamin likuiditas dan ketertiban administrasi keuangan.
Kehadiran jajaran pimpinan tertinggi Kabupaten Malang menunjukkan soliditas dalam menyambut proses audit ini. Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut:
Darmadi, S.Sos. (Ketua DPRD Kabupaten Malang)
Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si. (Sekretaris Daerah Kabupaten Malang)
Jajaran Kepala Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati Sanusi menegaskan bahwa pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pembinaan agar tata kelola keuangan semakin tertib, efektif, dan efisien.
Pemerintah Kabupaten Malang berharap hasil pemeriksaan ini kembali membuahkan predikat terbaik, namun yang lebih utama adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
”Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien,” ungkap perwakilan humas di lokasi.(Dilli)
