SIDOARJO-Jatim | Fixsnews.co.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi memulai langkah awal megaproyek pengurai kemacetan di kawasan utara. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), Pemkab menggelar sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan Flyover Gedangan di Kantor Kecamatan Gedangan, Senin (18/5/2026) malam.
Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., jajaran Forkopimda (Kejaksaan Negeri, Polresta, Kodim 0816), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta ratusan warga pemilik lahan yang masuk dalam zona terdampak proyek.
Bupati Subandi menegaskan bahwa pembangunan Flyover Gedangan merupakan program prioritas daerah yang telah mengantongi dukungan penuh dari pemerintah pusat, mulai dari menteri sektoral hingga Presiden RI.
Guna menjamin keadilan bagi masyarakat, Bupati memastikan proses ganti kerugian akan berjalan transparan tanpa melibatkan makelar atau intervensi luar.
“Kami pastikan masyarakat tidak akan dirugikan, melainkan justru diuntungkan. Semua aset—baik berupa tanah, bangunan, hingga tanaman—akan dinilai oleh tim independen dan diganti berdasarkan nilai appraisal tertinggi. Jika Bapak/Ibu sekalian kooperatif membantu kelancaran program ini, kami juga berkomitmen penuh untuk membantu mempermudah segala urusan penjenengan semua,” tegas Bupati Subandi.
Dalam sesi dialog, rencana ini mendapat respons positif tanpa ada penolakan dari warga. Masyarakat secara aktif berkonsultasi mengenai kelengkapan dokumen yuridis, penyelesaian hak waris, hingga kepastian pembebasan biaya pajak dan BPHTB.
Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo, M. Makhmud, memaparkan secara rinci bahwa berdasarkan kajian teknis Detail Engineering Design (DED) dan hasil uji geometrik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), posisi trase jembatan diputuskan untuk digeser ke sisi timur.
Pertimbangan Teknis dan Efisiensi Pergeseran Trase:
Kondisi Geografis: Sisi timur memiliki daya dukung tanah (bearing capacity) dan kondisi topografi yang jauh lebih ideal untuk struktur bawah jembatan.
Efisiensi Makro: Menghemat waktu pengerjaan dan mengefisiensikan pemanfaatan anggaran daerah.
Dampak Sosial: Minim risiko sosial karena lebih banyak memanfaatkan lahan aset negara/BUMN (seperti area Polsek, Puskesmas, PDAM, dan lahan PT KAI).
”Total luasan bidang terdampak yang perlu dibebaskan adalah 45.822 meter persegi yang mencakup 89 Kepala Keluarga (KK). Dengan bergeser ke timur, bidang milik warga yang terdampak menjadi jauh lebih sedikit. Selain itu, aktivitas warga yang membuka usaha di sisi barat Jalan Raya Gedangan dipastikan tetap bisa berjalan normal,” urai Makhmud.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur daerah, Pemkab Sidoarjo telah menyusun target linimasa yang ketat:
Mei – Desember 2026: Tahapan pengadaan tanah (Pengukuran lahan, inventarisasi data fisik/yuridis, penilaian tim appraisal, dan pembayaran ganti kerugian).
Akhir 2026: Target penyelesaian total pembebasan lahan.
Tahun 2027: Fisik konstruksi pembangunan Flyover Gedangan resmi dimulai.
Proyek infrastruktur ini diproyeksikan menjadi solusi permanen dalam mengurai titik jenuh kemacetan di perempatan Gedangan yang telah berlangsung bertahun-tahun, sekaligus mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di koridor Surabaya-Sidoarjo.(Dilli)
