Caption:Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai Gubernur Andra Soni responsif terhadap keluhan publik selama setahun menjabat. Program sekolah gratis disebut mendorong IPM Banten naik ke 77,25.
BANTEN, Fixsnews.co.id– Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai Gubernur Banten Andra Soni menunjukkan kepemimpinan yang responsif selama setahun menjabat. Kehadiran langsung menjawab keluhan publik disebut menjadi poin plus utama.
Menurut Ade, sikap tersebut mampu mengakselerasi visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi.
“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, Gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” kata Ade, Kamis (12/2/2026).
Ia menilai pendekatan itu membangun jembatan komunikasi antara gubernur dan masyarakat. Kebutuhan riil warga dinilai lebih cepat diterjemahkan menjadi kebijakan.
Ade juga menekankan pentingnya pemetaan kebijakan prioritas agar berdampak langsung dan terukur. Dengan begitu, visi pembangunan dapat segera terealisasi.
Program prioritas sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta disebut menjadi pembeda dibanding kepala daerah lain. Saat ini, Pemprov Banten juga tengah menggodok rencana sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.
Menurut Ade, program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi.
Namun, ia mengingatkan agar pemerataan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi perhatian. Peningkatan tidak hanya pada akses pendidikan gratis, tetapi juga kualitas guru dan sarana pendukung.
Guru sekolah swasta, kata dia, perlu mendapatkan pelatihan, workshop, dan akses pengembangan kapasitas.
“Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skill bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,” ujarnya.
Di sisi lain, Ade menilai Andra Soni perlu terus memperkuat tata kelola pemerintahan dalam pencegahan korupsi.
Meski KPK mengapresiasi capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP), penguatan sistem tetap harus dilakukan agar program pembangunan tepat sasaran.
Menurutnya, fokus pada pemerintahan bersih penting mengingat rekam jejak Provinsi Banten dalam isu korupsi di masa lalu.
“Ini penting agar pencegahan antikorupsi menjadi semangat dan perilaku bersama,” katanya.(Ded)
