PASURUAN-Jatim | Fixsnews.co.od-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan bergerak cepat mengawal implementasi kebijakan strategis nasional di sektor pemenuhan gizi masyarakat. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan di Auditorium Mpu Sindok, Kompleks Kantor Bupati Pasuruan, Kamis (11/6/2026).
Rakor ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan strategis, mulai dari Satuan Tugas (Satgas) MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah SPPG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), pengawas, hingga para mitra penyedia.
Dalam momentum tersebut, Mas Rusdi—sapaan akrab Bupati Pasuruan—menandatangani pakta integritas bersama perwakilan Mitra SPPG, sekaligus meresmikan Ruang Sekretariat dan meluncurkan armada mobil operasional Satgas MBG secara virtual.
Dalam arahannya, Bupati Rusdi menegaskan bahwa pembentukan Satgas yang ditopang fasilitas mobil operasional ini diproyeksikan sebagai instrumen pengawasan berkala (controlling). Tim yang dikomandani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Satgas MBG wajib bergerak mobile guna memastikan standardisasi operasional harian.
Garis Kebijakan Mas Rusdi Terkait Program MBG:
Kepatuhan Regulasi: Seluruh Mitra dan Kepala SPPG wajib menjalankan program dengan kepatuhan total terhadap regulasi teknis yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Sinergi dan Mitigasi Kendala: Koordinasi lintas sektor harus diperkuat secara konsisten. Jika ditemukan hambatan teknis atau kekurangan di lapangan, Satgas diminta segera mengambil langkah konkret tanpa menunda.
Parameter Infrastruktur & Distribusi
Data Eksisting Lapangan
Target dan Standardisasi Capaian
Total SPPG Terdaftar
130 Unit
Pemetaan menyeluruh di wilayah yurisdiksi Kabupaten Pasuruan.
SPPG Aktif Beroperasi
109 Unit
Menyuplai kebutuhan makanan bergizi bagi penerima manfaat secara berkala.
SPPG Tahap Progress
21 Unit
Percepatan pembangunan infrastruktur agar segera masuk fase operasional.
Koordinator Wilayah BGN di Kabupaten Pasuruan, Aisha Rahma, memaparkan bahwa keberhasilan hilirisasi program MBG sangat bergantung pada tata kelola internal unit pelayanan. Terdapat tiga variabel fundamental yang wajib dipenuhi oleh setiap pengelola dapur umum:
Infrastruktur yang Memadai: Kelayakan fisik bangunan dapur, sanitasi, dan ketersediaan alat memasak skala besar demi menjaga higienitas proses produksi.
Kesesuaian Komposisi Menu: Penyusunan variasi menu makanan wajib memenuhi standar gizi seimbang yang ditetapkan ahli gizi demi mendongkrak kualitas kesehatan penerima manfaat.
Faktor Kelayakan Operasional: Manajemen kerja yang inklusif agar tidak mengorbankan performa relawan serta menjamin rantai pasok bahan baku lokal tetap terjaga.
Pernyataan Penutup Korwil BGN Kabupaten Pasuruan:
“Tiga pilar esensial tersebut saling mengunci. Jika ada salah satu variabel yang kurang optimal, hal itu akan langsung berimbas pada kinerja relawan dan mutu hidangan. Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk proaktif memberikan saran, masukan, maupun komplain yang konstruktif langsung kepada kepala SPPG setempat demi perbaikan mutu pelayanan yang berkelanjutan.”
Melalui komitmen penandatanganan pakta integritas dan peluncuran fasilitas operasional baru ini, Pemkab Pasuruan optimistis dapat menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) terbaik dalam pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus menggerakkan simpul ekonomi kerakyatan di sekitar titik-titik SPPG.(Dilli)
