Caption: DPRD Sidoarjo membela PKL yang sering terusir. Komisi B minta pemerintah hadir memberi lokasi tetap, pemberdayaan, dan perlindungan pedagang kecil.
SIDOARJO, Fixsnews.co.id– DPRD Sidoarjo menyatakan sikap tegas membela Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini kerap terusir dan berpindah-pindah lokasi saat mencari nafkah. Aspirasi itu disampaikan para PKL dalam rapat dengar pendapat (hearing) di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (26/1/2026).
Hearing tersebut digelar setelah Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat (IPPM) mengadukan nasib pedagang kecil yang belum mendapatkan kepastian tempat berjualan. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho, dan berlangsung penuh emosi.
Perwakilan IPPM, Abidin, mengungkapkan aktivitas pasar rakyat yang mereka kelola kerap ditolak oleh pemerintah desa. Salah satu penolakan terjadi di Desa Plumbungan, yang memaksa pedagang berpindah dari satu desa ke desa lain, bahkan lintas kecamatan.
Abidin menjelaskan, IPPM kini telah memiliki legalitas resmi sebagai organisasi, bukan lagi sekadar paguyuban. Namun, setelah status hukum tersebut terpenuhi, mereka justru merasa belum mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari pemerintah daerah.
“Rasanya berat sekali mencari tempat menetap. Kami merasa belum mendapatkan sentuhan pemberdayaan dari pemerintah daerah,” ujar Abidin dengan nada bergetar.
Menanggapi hal itu, Kusumo Adi Nugroho dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan penegasan keras kepada dinas-dinas terkait yang hadir dalam rapat. Ia menyebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah wajib memberikan perlindungan, kepastian, dan kesempatan usaha bagi pedagang kecil.
Komisi B DPRD Sidoarjo meminta langkah konkret, bukan sekadar penertiban di lapangan.
DPRD mendorong dinas terkait segera memfasilitasi lokasi permanen agar PKL tidak lagi “kucing-kucingan” dengan petugas maupun ditolak warga. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Disperindag diminta aktif melakukan pemberdayaan, bukan hanya menjadi penonton.
Bantuan sarana juga menjadi perhatian, mulai dari penyediaan tenda jualan yang seragam hingga pelatihan manajemen usaha bagi pedagang pasar rakyat.
“Kami segera memfasilitasi IPPM agar ekonomi Sidoarjo terus meningkat. Sudahlah, jangan bersedih lagi. Kami wakil rakyat siap memperhatikan kesejahteraan Anda semua,” tegas Kusumo di hadapan para pedagang.
DPRD Sidoarjo menegaskan PKL merupakan penggerak ekonomi riil di tingkat akar rumput. Pengusiran tanpa solusi dinilai hanya akan memperbesar persoalan sosial. Karena itu, Komisi B berkomitmen mengawal koordinasi antara IPPM dan dinas teknis hingga ditemukan lokasi pasar rakyat yang representatif dan berkelanjutan.
(Dilli)
