Kota MALANG, Fixsnews.co.id-Imbauan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar pemerintah daerah dan legislatif tidak sekadar bekerja di belakang meja, melainkan aktif turun ke lapangan, mendapat respons positif dari Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Pernyataan tersebut disampaikan Amithya pada Jumat (14/8/2026), seusai mengikuti agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang.
Amithya menegaskan bahwa penyerapan aspirasi secara langsung di tengah masyarakat merupakan langkah krusial untuk menguji validitas serta efektivitas kebijakan yang telah dirumuskan.
“Untuk bisa kita lebih memahami masyarakat, permasalahan itu memang betul seperti yang dikatakan Pak Presiden bahwa kita harus turun ke bawah. Supaya bisa merasakan apa sih sebetulnya permasalahan utama yang terjadi di masyarakat. Apakah memang kebijakan kita sudah sesuai pelaksanaannya, baik sasarannya,” tegas Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Amithya menjelaskan bahwa jajaran anggota DPRD Kota Malang telah secara konsisten menyerap aspirasi warga melalui inspeksi mendadak (sidak), agenda reses, hingga dialog informal dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Sepanjang enam bulan pertama (semester I) tahun 2026, DPRD Kota Malang mencatat sejumlah isu strategis warga yang menjadi fokus penanganan intervensi, meliputi:
Sektor Pendidikan & Kesehatan
Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan Perekonomian Daerah
Terkait target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo, Amithya menyatakan optimismenya. Hal ini didasari oleh realisasi capaian ekonomi Kota Malang pada triwulan pertama tahun 2026 yang sudah menyentuh angka 5,61 persen.
Meski demikian, Amithya memberi catatan kritis bahwa indikator pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar menjadi data statistik di atas kertas, melainkan harus linier dengan peningkatan daya beli masyarakat.
“Pastinya nanti kita juga bisa melihat dari daya beli masyarakat, kemudian seberapa baik program-program kita bisa dirasakan masyarakat. Yang paling penting daya beli,” pungkasnya.(Dilli)
