Caption: Program angkot Si Benteng menuai kritik dari DPRD Kota Tangerang. Subsidi Rp3 miliar per bulan dinilai tidak efektif karena layanan dan minat masyarakat rendah. Anggota DPRD Saiful Milah mendorong evaluasi total dan pengawasan ketat.
Tangerang, Fixsnews.co.id— Program transportasi umum Si Benteng yang dikelola BUMD Tangerang Nusantara Global (TNG) kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, menilai layanan angkutan tersebut belum menunjukkan efektivitas yang sebanding dengan besarnya subsidi yang diberikan pemerintah.
Menurut Saiful, masyarakat masih menunjukkan minat yang rendah untuk menggunakan Si Benteng, meski pemerintah telah menggelontorkan subsidi operasional hingga Rp3 miliar per bulan. Kondisi ini semakin diperparah oleh meningkatnya ketergantungan masyarakat pada transportasi berbasis aplikasi.
“Khususnya Si Benteng (Mobil Angkot), kita melihat kenyataan dilapangan lah, bahwa sampai dengan hari ini reaksi dari masyarakat soal keberadaan Si Benteng tidak maksimal menghadapi kebutuhan masyarakat, ditambah kebijakan Dishub kirim ke TNG, TNG malah di pihak ketiga kan lagi. Dengan subsidi yang diterima, bensin yang ditanggung Pemerintah, kerusakan ditanggung pemerintah, supir ditanggung pemerintah, nah sekarang operator itu ngga punya tantangan dengan mengejar tertutupnya satu hari 100 kilometer,” ungkapnya, Rabu (26/11/2025).
Evaluasi Program dan Usulan Penggratisan Tarif
Saiful menilai pemerintah daerah perlu lebih jujur melihat rendahnya animo masyarakat. Menurutnya, opsi menggratiskan layanan Si Benteng secara total bisa menjadi solusi untuk menguji minat masyarakat.
“Jadi kita lebih baik jujur saja, pemerintah daerah harus melihat animo masyarakat soal Si Benteng, kalaupun harus diteruskan, saya melihatnya gratiskan secara keseluruhan. Nah kalau sudah digratiskan secara keseluruhan masyarakat minatnya bertambah, penggunanya terlihat nah baru diteruskan. Tapi setelah digratiskan, tetap kurang juga peminat harus fair lah pemerintah daerah, alihkan subsidi ke tempat lain, daripada subsidi sekarang penerima manfaatnya tidak kelihat. Hanya penerima manfaatnya operator saja dan beberapa orang supir,” tutur Saiful.
Ia menambahkan, kondisi saat ini justru hanya menguntungkan operator dan sopir tanpa memberi dampak besar kepada masyarakat luas.
Saiful juga menyoroti lemahnya pengawasan TNG terkait target operasional 100 kilometer per hari. Minimnya teknologi seperti GPS berbasis trayek dan CCTV membuat sistem rentan dimanipulasi.
Ia mengungkapkan adanya dugaan praktik operator dalam memodifikasi kendaraan agar kilometer tetap berjalan tanpa berpindah tempat. Saiful menegaskan perlunya sistem pengawasan digital yang lebih ketat agar dana subsidi benar-benar digunakan sesuai harapan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
“Nah kenakalan dulu mereka ini, masih ada tuh mobil yang digantung roda kiri belakangnya Terus dijalanin ya pak ya, supaya kilometernya jalan, Nah mesin dihidupin, gasnya ditutup sama konblok, jalan dia 40 kilometer kecepatannya. Nah sekarang mulai tuh ada ketahuan dari teman-teman Dishub. Dalam rangka menutupi kebutuhan nilai jumlah kilometer Mereka bermain tuh di perumahan muter aja, nah ini karena tidak ada GPS yang mengawas itu, tidak ada CCTV yang berbasis trayek,” pungkasnya.(Ben)
