Mahasiswa Jember Gelar Aksi Indonesia Cemas, Ancam Turun Lagi Jika Tuntutan Diabaikan

oleh

Caption: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Jember menggelar aksi Indonesia Cemas di DPRD Jember. Mereka menuntut solusi krisis ekonomi, revisi UU Polri dan UU TNI serta mengancam kembali turun ke jalan jika aspirasi diabaikan.

JEMBER, Fixsnews.co.id– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember dan BEM se-Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Peringatan Darurat Indonesia Cemas” di depan Gedung DPRD Jember, Minggu (15/6/2026). Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional, kebijakan pemerintah, serta revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa juga melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi ekonomi yang mereka nilai semakin membebani masyarakat.

Dalam orasinya, massa aksi menilai berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Mereka menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga kebutuhan pokok, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga dugaan permasalahan dalam sejumlah program pemerintah.

Selain isu ekonomi, mahasiswa juga mengkritisi revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang menurut mereka berpotensi memengaruhi ruang demokrasi dan kehidupan sipil.

Aksi Indonesia Cemas di DPRD Jember, Mahasiswa Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM dan Sembako

Empat Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ekonomi, termasuk upaya menurunkan harga bahan pokok dan BBM.

Kedua, mendorong realokasi anggaran negara agar lebih berpihak pada sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Ketiga, mendesak revisi Undang-Undang Polri serta penghentian tindakan represif terhadap masyarakat.

Keempat, mendesak revisi Undang-Undang TNI dan penghentian praktik militerisme di ruang sipil.

Sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi yang disampaikan, mahasiswa meminta pimpinan DPRD Jember bersama seluruh fraksi menandatangani pakta integritas.

Permintaan tersebut direspons dengan kehadiran empat pimpinan DPRD Jember dan perwakilan tujuh fraksi yang kemudian menandatangani dokumen pakta integritas di hadapan massa aksi.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan berkomitmen meneruskannya kepada Presiden Republik Indonesia serta DPR RI.

Menurut Ahmad Halim, aspirasi tersebut juga akan disampaikan kepada Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI.

Selain itu, DPRD Jember menyatakan akan membahas usulan realokasi anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan maupun RAPBD mendatang, khususnya yang berkaitan dengan subsidi pangan dan upaya pengendalian harga BBM di daerah.

Mahasiswa Siapkan Aksi Lanjutan

Koordinator Lapangan aksi, Alfin Maulana, menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata untuk menjawab berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.

Menurut Alfin, DPRD Jember juga harus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan agar tidak berhenti pada penandatanganan pakta integritas semata.

Ia menegaskan mahasiswa akan terus memantau perkembangan tindak lanjut dari aspirasi tersebut.

“Kami meminta seluruh tuntutan yang telah kami sampaikan hari ini benar-benar dikawal hingga ke pemerintah pusat dan tidak berhenti hanya pada penandatanganan pakta integritas semata. Kami ingin ada jawaban yang jelas dan konkret atas keresahan rakyat yang kami suarakan,” ujar Alfin.

Mahasiswa, lanjut Alfin, memberikan kepercayaan kepada DPRD Jember untuk meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat nasional. Namun apabila dalam waktu yang dianggap wajar tidak ada kejelasan maupun tindak lanjut, mereka memastikan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Aksi hari ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengawalan terhadap kebijakan pemerintah yang harus berpihak kepada rakyat. Kami akan terus mengawasi dan memastikan suara masyarakat Jember benar-benar sampai serta mendapat respons dari pemerintah pusat,” katanya.(Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *