MAHKAMAH AGUNG TOLAK KASASI PT PROFITA

Jakarta, Fixsnews, – Permohonan Kasasi PT Profita Puri Lestari Indah telah diputus oleh Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Majelis Hakim yang memutus Perkara nya adalah Ketua Prof. Dr. H. Supandi, SH. M.Hum dengan Anggota Dr H. Yodi Martono Wahyudi, SH. MH dan Is Sudaryono, SH. MH sesuai putusanya nomor 66K/TUN/2022 tertanggal 24 Febuari 2022 telah menolak permohonan Kasasi PT Profita Puri Lestari Indah.

Kasus ini bermula saat adanya Gugatan PTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara
serang oleh PT Profita terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang klien saya Suherman Mihardja , SH.MH merasa dirugikan makanya melakukan intervensi dalam gugatan tersebut sebagaimana Kronologi permasalahan sebagai berikut PT Profita sekitar tahun 2013, telah melakukan transaksi Jual Beli beberapa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang seluas ± 59.823 M² dengan nilai Rp 11.964.800.000,- ( sebelas miliar sembilanratus enampuluhempat juta delapan ratus ribu rupiah ) dari  Wiyanto Halim (selaku Penjual) dengan dokumen kepemilikan berupa berasal dari girik -girik yang terdapat pada 23 (dua puluh tiga) Akta Jual Beli tahun 1978yang sebenarnya girik -girik tersebut dilebur/disatukan menjadi satu Girik C/Kohir Nomor 2135 pada tahun 1981a/n Johanes Gunadi . jelas Peter. SH selaku kuasa hukum Suherman Mihardja, SH. MH.

Transaksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan 22 ( duapuluh dua) Akta Pelepasan Hak sesuai nomor No. 16 s/d Akta Pelepasan Hak No. 38 yang
keseluruhannya dibuat pada tanggal 03 Oktober 2013, yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta Utara ) dengan
menggunakan 23 ( duapuluh tiga ) girik yang sesuai AJB tahun 1978 . Wijanto Hallim pada transaksi dengan PT Profita dengan berdasarkan bertindak sebagai penerima Kuasa dari Johanes Gunadi sesuai dengan Surat Kuasa No 82 dan 83 tertanggal 23 Januari 1981 yang dibuat oleh Notaris Raden Muhamad Hendarmawan di Jakarta.

Bahwa PT Profita pada yjuni 2020 mengaku baru mengetahui bidang tanah yang dibeli nya tersebut telah terbit 9 (sembilan) Sertipikat Hak Milik atas nama Suherman Mihardja. SH.MH maka atas peristiwa tersebut PT Profita
melakukan gugatan di PTUN Serang terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang untuk membatalkan ke-9 ( kesembilan ) sertifikat tersebut.

Peter menjelaskan kepadan wartawan seharusnya PT Profita terlebih dahulu
melakukan upaya hukum terhadap Sdr. Wiyanto Halim, baik secara Pidana maupun Perdata, karena bidang tanah yang dijual oleh Sdr. Wiyanto Halim kepada PT Profita , ternyata telah dijual terlebih dahulu kepada Surya Mihardja (Alm.) ayah dari klien saya tersebut oleh Sdr. Wiyanto Halim pada tanggal 19 Desember 1988, selaku pemegang Kuasa dari Johannes Gunadi berdasarkan Surat Kuasa No. 82 dan No. 83 tanggal 23 Januari 1981, sesuai dengan ke-23 Akta Jual Beli (AJB) sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa No. 82 dan No. 83 tanggal 23 Januari 1981, dengan menggunakan Girik/Kohir/C hasil peleburan/penyatuan, yaitu C 2135.

kepada Surya Mihardja (Alm.) dihadapan Camat Batu Ceper, Drs. Darmawan
Hidayat yang tertuang dalam 5 (lima) Akta Jual Beli (AJB), yaitu :

• Akta Jual Beli No. 703/JB/AGR/1988 s/d Akta Jual Beli No. 707/JB/AGR/1988
yang seluruhnya menggunakan C 2135,a/n Johanes Gunadi.

Bahwa atas tanah-tanah tersebut telah dimohonkan pendaftaran hak milik
(Sertipikat Hak Milik) atas tanah-tanah tersebut oleh Surya Mihardja (Alm) (ic.
ayah melalui Ketua Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, sehingga terbitlah 9 ( sembilan ) sertipikat-atas nama Klien saya dan (alm) Surya Mihardja .

Bahwa  Wiyanto Halim yang secara jelas telah menjual tanahnya kepada
Surya Mihardja (Alm.), tetapi kemudian tidak mengakui Transaksi Jual Beli
tersebut dan merasa belum pernah menjualnya, dan menuduh bahwa tanda
tangannya di Akte-Akte tersebut telah dipalsukan oleh Surya Mihardja (Alm.),
Kemudian sdr Wiyanto Halim melaporkan Surya Mihardja (Alm.) ke pihak kepolisian, yang kemudian kasus tersebut bergulir di Pengadilan Negeri, dengan register perkara No. 111/Pid.B/1992/PN.Tng, yang berdasarkan kerterangan saksisaksi dan fakta persidangan, maka pada tanggal 12 April 1993 Pengadilan Negeri
Tangerang memutuskan bahwa :

“SURYA MIHARDJA TIDAK TERBUKTI DENGAN SAH DAN MEYAKINKAN OLEH KARENANYA MEMBEBASKAN TERDAKWA
(SURYA MIHARDJA ) DARI SEGALA DAKWAAN.”

Bahwa kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 666 K/PId/1993 tertanggal 10 Februari 1998, yang menyatakan :

“TIDAK DAPAT MENERIMA PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI, JAKSA PENUNTUT UMUM.”

Wijanto Halim pada tanggal 30 September 2013, mengajukan gugatan Perdata terhadap Suherman Mihardja Cs di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara Nomor 542/PDT.G/2013/PN.TNG, yang kemudian atas perkara tersebut telah diputus dengan Amar Putusan Menyatakan Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak atas bidang bidang tanah yang dibeli oleh Johanes Gunadi berdasarkan 23 ( dua Puluh tiga ) Akta Jual Beli a/n Johanes Gunadi yang dibuat tahun 1978 serta menyatakan tidak sah dan tidak mepunyai kekuatan Hukum mengikat 9 ( sembilan ) sertifikat a/n Suherman Mihardja dan Surya Mihardja.

Atas putusan tersebut klien kami melaporkan Majelis Hakim ke komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dan sudah diberikan sanksi , padahal Klien kami sudah bisa membuktikan bahwa Johanes Gunadi sudah meninggal dunia dan klien kami juga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten dan sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 99/PDT/2014/PT BTB tanggal 15 Januari 2015, dengan Amar Putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Juni 2014, Nomor : 542/Pdt.G/2013/PN.Tng yang dimohonkan banding tersebut.

Wijanto Halim kemudian Atas Putusan Pengadilan Tinggi mengajukan Kasasi ke
Mahkamah Agung dan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No 3221 K/Pdt/2015 tanggal 24 Febuari 2016, dengan Amar Putusan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Wijanto Halim.

Dan atas putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut kembali Wijanto Halim
mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan
berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 481
PK/Pdt/2018 tanggal 30 Juli 2018, Amar Putusannya Menolak Permohonan
Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Wijanto Halim tersebut;

Bahwa sesuai kronologi diatas seharusnya tanah -tanah milik klien saya sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap ( Inchracht ) jadi tidak ada urusannya dengan gugatan PT Profita yang mengajukan pembatalan atas sertifikat milik klien saya tersebut.

PEMBELI YANG TIDAK BERETIKAT BAIK

Diduga ada persekongkolan antara Wijanto Halim dengan PT profita atas
transaksi tersebut , mereka segaja menutup-nutupi transaksi agar tidak diketahui orang baik aparat desa ( lurah , Camat dll dan instansi yang lain padahal tanah yang dijual belikan dalam luas nya besar dan nilai transaksi miliaran rupiah pula , semua itu dituangkan dalam gugatan Wijanto Halim terhadap klien kami sesuai gugatan no 919/Pdt.G/2021 /PN.Tng tertanggal 22 september 2021 yang kemudian dicabut , PT Profita yang mengajukan gugatan PTUN ini sebenarnya tidak ada urusan dengan klien kami , karena klien saya sudah bersengketa dengan Wijanto Halim sejak orang tua klien saya ( alm ) Surya mihardja dilaporkan kepolisian tahun 1990 hingga gugatan Perdata tahun 2013 yang semua perkara baik Pidana , Perdata, PTUN serta prapedilan dengan Wijanto Halim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inchracht ) yang dimenangkan oleh Suherman Mihardja yang terakhir sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali Wijanto Halim pada tahun 2018 dalam gugatan Perdatanya.

Bahwa dengan di TOLAK nya permohonan Kasasi di Mahkamah Agung tersebut sudah jelas sejak awal putusan PN PTUN serang hingga Putusan PT PTUN yang semuanya menolak gugatan PT Profita , sudah jelas PT Profita bukanlah pembeli yang beretikad Baik dan tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan PTUN tersebut karena telah bersekongkol dengan Wijanto Halim yang mana membeli tanah yang sedang bersengketa dan tanah yang sudah dijual  juga, dan sepatutnya melakukan proses hukum kepada Wijanto Halim baik Pidana maupun Perdata , ujarnya kepada Wartawan. (red)